Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jangan Pilih Calon Kapolri Instan!

Kompas.com - 02/08/2013, 13:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III asal Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak mengusulkan calon Kapolri instan. Ia mengatakan, Presiden jangan sampai menunjuk calon Kapolri di luar dari nama-nama yang diusulkan. 

"Saya berharap tidak boleh lagi terjadi pengusulan calon Kapolri oleh Istana di luar yang diusulkan secara official oleh institusi Polri," ujar Bambang.

Menurutnya, hal ini sangat terkait dengan jenjang karier dan proses kepemimpinan di Polri. Presiden sebagai kepala negara seharusnya paham bagaimana menjaga integritas dan kewibawaan sebuah lembaga.

"Presiden harus menghindari suatu keputusan yang memiliki potensi menimbulkan friksi atau resistensi di internal polri. Yang ujung-ujungnya berpengaruh terhadap kinerja lembaga tersebut," kata Bambang.

Saat ditanya lebih lanjut soal percepatan pengangkatan Badrodin Haiti sebagai jenderal bintang tiga dan calon kuat Kapolri, Bambang menilai, awalnya ia justru memprediksi Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno yang menjadi calon kuat Kapolri.

"Karena santer terdengar Putut memang diproyeksikan untuk menggantikan Timur. Jadi, kalau kemudian Badrodin Haiti naik bintang tiga ke Kabaharkam bisa jadi persaingan menuju Trunojoyo makin ketat. Karena Sutarman (Kabareskrim) juga punya peluang besar," ujar Bambang.

Bambang berpendapat, Sutarman paling berpeluang menjadi Kapolri. Menurutnya, Kabareskrim adalah salah satu anak tangga terakhir menuju Trunojoyo 1.

Seperti diberitakan, Inspektur Jenderal Badrodin Haiti akan menggantikan posisi Komisaris Jenderal Oegroseno sebagai Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri. Dengan jabatan barunya, Badrodin akan naik pangkat menjadi Komjen. Kenaikan pangkatnya kemudian dikaitkan dengan bursa pencalonan Kapolri yang akan bergulir dalam waktu dekat.

Jika melihat perjalanan Timur Pradopo, ia juga menjabat Kabaharkam, setelah dimutasi dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya. Jabatan Kabaharkam hanya diembannya dalam hitungan jam, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Kapolri dan naik pangkat menjadi Jenderal.

9 calon pengganti Timur

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah merampungkan rekam jejak para calon Kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo. Nama-nama tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juli 2013. Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan mengatakan, ada sembilan calon Kapolri yang telah bertatap muka dengan Kompolnas.

Sembilan nama yang beredar sebagai calon Kapolri untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar. Adapun untuk jenderal bintang dua yaitu Kadiv TI Inspektur Jenderal (Pol) Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno.

Jenderal bintang dua ini harus naik menjadi jenderal bintang tiga terlebih dahulu untuk memenuhi syarat menjadi Kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com