Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Vs Lulung, Gerindra: Seolah Cuma Dia yang Bela Rakyat

Kompas.com - 01/08/2013, 13:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra tak mau ikut dalam polemik antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, masalah penertiban para PKL Tanah Abang ini sudah dipolitisasi terlalu jauh sehingga sudah berubah dari semangat awalnya untuk menata Ibu Kota. Ia pun mengkritik sikap Lulung.

“Menjadi tidak pas dipolitisasi, ketika keinginan Pemda DKI Jakarta ditarik ke arah politik. Itu tidak benar. Ketika ada pembelaan dari wakil rakyat, itu dipolitisasi seolah-olah hanya dia yang bela rakyat. Jadi semangatnya pun berubah,” ujar Muzani, saat dihubungi, Kamis (1/8/2013).

Muzani mengatakan, saat ini yang terpenting adalah merasakan suasana batin masyarakat menjelang perayaan hari raya Idul Fiti. Menurutnya, lebih baik rencana relokasi PKL dilakukan setelah Lebaran supaya memberikan kesempatan para pedagang bisa mengais rezeki menjelang hari raya.

“Saya kira apa yang dilakukan Wagub ingin mengembalikan suasana Jakarta yang bersih dan tertib. Saya yakin kita semua tidak ada yang mendebat itu. Cuma masalahnya ini mau Lebaran, memang menurut saya ada baiknya Pemerintah DKI Jakarta bertindak konsisten dan melihat suasana batin para pedagang yang mengais rezeki buat hari raya,” katanya.

Anggota Komisi I DPR ini menilai, penundaan perlu dilakukan agar tidak menimbulkan resistensi. Menurutnya, jika relokasi itu ternyata memunculkan resistensi dari masyarakat, maka akan memunculkan mudarat daripada manfaat.

“Harus ada empati akan suasana ini dari Pemda DKI. Kalau dipolitisasi terus, ini akhirnya tidak akan ketemu,” ujar Muzani.

Aksi saling menyerang antara Basuki-Lulung terjadi terkait dengan upaya pemprov DKI Jakarta menertibkan PKL di Tanah Abang. Polemik keduanya semakin memanas saat Lulung meminta Basuki melakukan tes kejiwaan. Basuki pun didemo Gerakan Rakyat Jakarta Jahit Mulut (Rajjam) Ahok.

Lulung membantah bila gerakan Rajjam Ahok bergerak atas perintahnya. Sementara itu, Basuki membantah telah menuding Haji Lulung terlibat atau melindungi PKL di Tanah Abang sehingga jumlahnya terus menjamur. Ia meminta semua pihak berhati-hati dan tak keliru mengartikan perkataannya.

Di tengah polemik yang berlarut-larut ini, ternyata usulan Pemprov lambat laun mulai diterima para PKL. Mulai Kamis (1/8/2013) ini, puluhan pedagang mulai mendaftar untuk pindah ke Blok G Pasar Tanah Abang. Namun, mereka minta relokasi dilakukan setelah Lebaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com