Mantan Pejabat Kemenkes Dituntut 5 Tahun Penjara

Tuntutan tersebut dibacakan tim Jaksa Penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (1/8/2013).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratna Dewi Umar pidana penjara selama lima tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Terdakwa tetap ditahan dan ditambah pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan," ujar Jaksa Kresno Anto Wibowo.

Ratna dianggap bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) atau kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam empat proyek pengadaan di Menkes. Proyek pertama, pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung tahun anggaran 2006 di Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Proyek kedua, penggunaan sisa dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 pada Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes.

Proyek ketiga, pengadaan peralatan kesehatan untuk melengkapi rumah sakit rujukan penanganan flu burung dari DIPA anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan tahun anggaran 2007.

Keempat, pengadaan reagen dan consumable penanganan virus flu burung dari DIPA APBN-P tahun anggaran 2007. Ratna disebut melakukan pengaturan perusahaan yang menjadi pelaksana proyek-proyek tersebut.

"Perbuatan terdakwa selaku KPA sekaligus PPK merupakan intervensi kepada panitia. Demikian juga arahan terdakwa dengan memerintahkan tunjuk langsung," kata Jaksa Atty Noviyanty.

Perbuatan Ratna dianggap telah menguntungkan korporasi yakni PT Rajawali Nusindo, PT Prasasti Mitra, PT Airindo Sentra Medika, PT Fondaco Mitratama, PT Kartika Sentamas, PT Heltindo Internasional, PT Kimia Farma Trading, PT Bhineka Usada Raya, dan PT Cahaya Prima Cemerlang.

Ratna dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU 31/1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan primer.

Akibat perbuatannya, negara diduga mengalami kerugian senilai Rp 50,44 miliar.

Ratna dan tim penasihat hukumnya akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan. "Saya akan membuat sendiri Yang Mulia. Penasihat hukum juga sendiri yang mulia," kata Ratna.