"Golkar akan menyerahkannya kepada proses hukum. Tidak mungkin kami akan menghalanginya. Menghalangi proses hukum pada saat seperti ini sama saja dengan bunuh diri politik. Kami tidak mungkin melakukan itu," ujar Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari saat dihubungi, Kamis (1/8/2013).
Hajriyanto menuturkan, KPK sebaiknya merespons segera pernyataan Nazaruddin itu. Partai Golkar, katanya, tetap pada posisi mendukung pemberantasan korupsi. "Siapa saja tanpa pandang bulu dan pilih kasih," kata Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) ini.
"Serangan" baru Nazaruddin
Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kembali menyebutkan keterlibatan sejumlah politisi dalam berbagai proyek.
Ia menyebut Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Olly Dondokambey dalam proyek pembangunan gedung pajak dan dugaan korupsi perusahaan penerbangan Merpati. Tak hanya Olly, Ketua Fraksi yang juga Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, juga disebut Nazaruddin.
"Tentang proyek Merpati yang itu juga bagi-baginya di DPR. Waktu itu jutaan dollar dibagi ke semua fraksi. Hampir dapat (uang), terutama Fraksi Demokrat. Yang dibagikan waktu itu untuk ketua fraksinya di Golkar ke Novanto, PDI-P ke Olly," beber Nazaruddin.
Dia mengaku semua detail telah disampaikan ke KPK. Di sisi lain, Nazar juga menyeret lagi nama politisi Partai Demokrat Munadi Herlambang. Ia mengaku diperintah Munadi soal pembelian saham PT Garuda Indonesia. Pembelian saham PT Garuda Indonesia ini ditengarai berasal dari dana hasil korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.