Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut, kebijakan di sektor bisnis daging segar rawan berpotensi menimbulkan korupsi. "KPK kan punya pengalaman berdasarkan kasus-kasus yang ada," kata Busyro.
Mantan Ketua Komisi Yudisial ini mengatakan, KPK belum berencana mengundang tim dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kepentingan kajian tersebut. Kendati demikian, Busyro mengatakan, KPK telah mendapatkan informasi awal. Informasi tersebut dinilai telah cukup transparan.
Pemprov DKI Jakarta memiliki BUMN yang mengurusi distribusi daging segar, yakni PD Dharma Jaya. Pada 2012, PD Dharma Jaya tidak menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2012. Berdasarkan hasil kajian KPK, ada permainan kartel daging sapi sehingga menyebabkan perusahaan tersebut merugi.
Saat ini, Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo memberi wacana untuk membubarkan BUMN tersebut. Jokowi menilai, PD Dharma Jaya gagal mengontrol harga daging segar di Ibu Kota.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.