Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desember 2013, Transaksi Perbankan Gunakan E-KTP

Kompas.com - 30/07/2013, 21:24 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak tiga bank BUMN meminta Kementerian Dalam Negeri berbagi data kependudukan dalam kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) untuk mempermudah transaksi perbankan. Mulai Desember 2013, transaksi perbankan akan menggunakan E-KTP. Ketiga bank itu adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI).

"Desember 2013, sejalan dengan kebijakan pemerintah berkenaan dengan implementasi E-KTP, kamu harap sudah bisa diterapkan (transaksi perbankan dengan E-KTP)," ujar Direktur Bank Mandiri Abdul Rahman di sela-sela Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Direktur Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dengan Dirut PT BRI, Direktur PT Mandiri, dan Dirut PT BNI tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan E-KTP di Kemendagri, Selasa (30/7/2013).

Abdul Rahman mengatakan, industri perbankan akan berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil untuk menyiapkan teknis pemanfaatan E-KTP dalam transaksi perbankan. Koordinasi itu, katanya, akan menghasilkan prosedur operasional standar pemanfaatan E-KTP.

"Termasuk juga kesiapan alat untuk membaca, apa yang akan digunakan card reader atau web based," kata Abdul Rahman.

Adapun Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya akan membagi data penduduk yang terekam dalam nomor induk kependudukan dan E-KTP dengan pihak perbankan. "Ini adalah pemanfaatan data E-KTP oleh perbankan. Tiga bank BUMN akan memanfaatkan data E-KTP supaya misalnya dalam transfer tidak ada kesalahan," ungkapnya seusai penandatanganan perjanjian kerja sama itu.

Ia mengatakan, ada dua opsi pembagian data itu. Pertama, katanya, berdasar jaringan web (web-based). Pilihan kedua dengan menggunakan pembaca KTP (card reader). Ke depan, kata dia, akan ada bank swasta yang juga akan mengikuti program itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com