“Ini suatu hal yang tidak biasa. Kami meminta Menlu untuk klarifikasi mengenai masalah ini. Ada apa ini sehingga informasi penyadapan itu dimanfaatkan Australia? Informasi serahasia apa sih yang mereka ambil itu?” ujar Max saat dihubungi, Senin (29/7/2013).
Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, klarifikasi itu harus segera dilakukan karena menyangkut hubungan bilateral dua negara. Pasalnya, hal ini menyangkut kredibilitas pimpinan negara Indonesia.
“Padahal kalau ada Presiden dari negara mana pun datang tidak pernah kita melakukan itu,” ujar Max.
Lebih lanjut, Max mengungkapkan, penyadapan terhadap Presiden SBY ini tidak ada kaitannya dengan lemahnya teknologi yang dimiliki intelijen Indonesia sehingga tidak bisa mencegah penyadapan itu terjadi. Menurutnya, di negara-negara adidaya seperti Amerika Serika, Inggris, bahkan Australia, memang ada sebuah sistem yang tidak terdeteksi dan bersifat sangat rahasia.
“Kalau melemahnya sistem intel kita tidak juga, saya yakin proteksi sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Masing-masing intel sebenarnya sudah berkoordinasi begitu tapi ada hal-hal seperti ini bagaimana? Kemenlu harus bentuk tim investigasi,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden SBY beserta rombongan diketahui disadap oleh agen intelijen Inggris saat menghadiri pertemuan puncak G-20 di London 2009. Sebagaimana dilaporkan oleh Sydney Morning Herald, Jumat (26/7/2013).
Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata itu. Seorang sumber anonim yang dekat dengan Pemerintah Australia mengungkapkan bahwa pada April 2009, delegasi Australia mendapatkan dukungan informasi intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat.
"PM Kevin Rudd sangat berhasrat untuk memperoleh informasi intelijen, terutama yang menyangkut para pemimpin Asia Pasifik, termasuk di dalamnya Yudhoyono, PM India Manmoham Singh, dan [mantan Presiden Cina] Hu Jintao," kata sumber tersebut.
Sumber itu mengungkapkan bahwa melalui dukungan yang dilakukan intelijen Inggris dan AS, Australia ingin mendapatkan kursi di Dewan Keamanan PBB.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.