Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sering Di-"bully" di Twitter, Tifatul: Jangan Kejam-kejam Amatlah...

Kompas.com - 29/07/2013, 14:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sama seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyadari bahwa dirinya memang sering menjadi sasaran protes publik. Tifatul sering menerima protes yang ditujukan kepada dirinya jika layanan operator telekomunikasi tengah bermasalah, terutama yang dialamatkan kepadanya di jejaring sosial Twitter.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun meminta operator telekomunikasi untuk langsung menjelaskan kepada publik jika layanannya tengah mengalami gangguan.

"Penyelenggara telekomunikasi, kalau ada masalah gangguan, tolong dijelaskan kepada masyarakat. Saya sering di-bully di Twitter karena masalah itu," ujarnya seusai acara apel besar kesiapan menjelang Lebaran di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Jika ada masalah terkait jaringan layanan telekomunikasi tertentu, lanjut Tifatul, hampir separuh follower-nya di Twitter pasti melontarkan protes keras. Tifatul pun menilai ada protes yang terlalu keras yang dikicaukan oleh para follower-nya.

"Protes silakan, tapi ya jangan kejam-kejam amatlah," ujarnya.

Tifatul bergabung ke dunia Twitter pada 20 Oktober 2009 dengan akun @tifsembiring. Jumlah follower-nya hingga berita ini ditulis adalah 625.102 orang. Sementara itu, SBY dengan akun @SBYudhoyono baru bergabung sejak 27 Maret 2013. Jumlah follower-nya kini mencapai 2.923.827 orang. Pada 5 Juli 2013, SBY bergabung dengan akun jejaring sosial lainnya, Facebook. Pada saat peluncuran Facebook tersebutlah SBY menulis status mengenai dirinya yang sering di-bully di Twitter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com