Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan Tolak Tawaran Demokrat?

Kompas.com - 27/07/2013, 12:34 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengeluarkan sinyal akan menolak bila ditawari menjadi anggota komite konvensi Partai Demokrat. Alasannya, Anies merasa tak mumpuni masuk dalam tim yang akan menyeleksi kandidat calon presiden dari Partai Demokrat.

Anies menegaskan, menurutnya, yang paling tepat terlibat dalam komite itu adalah para tokoh senior dengan integritas tinggi. Ia yakin, dirinya tak masuk dalam kriteria tokoh senior tersebut.

"Nampaknya bukan saya, menurut saya memang yang jadi komite sebaiknya adalah tokoh senior yang berintegritas tinggi," kata Anies saat dihubungi pada Sabtu (27/6/2013) siang.

Sebelumnya, nama Anies Baswedan diusulkan masuk sebagai anggota komite konvensi calon presiden Partai Demokrat. Informasi itu diperoleh dari Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok.

Selain Anies, nama lain yang mencuat dan diusulkan menjadi anggota komite konvensi adalah pengamat politik Tjipta Lesmana, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidique.

Mubarok juga mengatakan bahwa jumlah anggota komite konvensi Partai Demokrat akhirnya menjadi 18 orang.

Secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan anggota komite konvensi calon presiden akan diumumkan sebelum 1 Agustus mendatang. Terkait siapa yang akan mengumumkan, Menteri Koperasi dan UKM ini masih enggan menyebutkan.

Syarief memastikan, tidak ada Menteri asal Demokrat yang akan menduduki posisi anggota Komite Konvensi. Konvensi calon presiden Partai Demokrat akan dikendalikan oleh 18 anggota komite konvensi tadi.

Tokoh independen akan mendominasi anggota komite tersebut. Tugas utama komite konvensi adalah menjaring kandidat yang dianggap layak mengikuti konvensi. Penjaringan dilakukan sesuai dengan tujuh aturan pokok yang telah ditetapkan.

Partai Demokrat akan menetapkan kriteria tertentu untuk menjaring beberapa calon. Setelah itu, akan ada tahapan kampanye ke daerah-daerah dan dilanjutkan dengan survei sebelum akhirnya resmi diusung menjadi capres dari Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com