Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemutakhiran Data Pemilih Banyak Pelanggaran

Kompas.com - 25/07/2013, 19:56 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan banyak pelanggaran prosedur pemutakhiran data pemilih Pemilu 2014. Anggota Bawaslu Daniel Zuchron meminta mengulangi prosedur pemutakhiran pemilih.

Menurutnya, prosedur mempengaruhi hasil data terakhir pemilih. “Dari pantauan panwaslu (panitia pengawas pemilu) daerah yang bisa dipetakan secara ekstrim, prosedurnya banyak yang dilanggar. Laporan dari beberapa daerah memang banyak yang terasa persoalannya,” ujar Daniel di Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Ia menyebutkan, PPS yang paling banyak melakukan pelanggaran prosedur misalnya PPS di Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Sigi, Poso, dan Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian Kabupaten Banyumas di Provinsi jawa Tengah dan Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi.

Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan antara lain, PPS yang berwenang mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak menggelar rapat pleno sebelum pengumuman, atau berita acara rapat pleno tidak ditandatangani. Hal lainnya, kata dia, adalah tidak ada pengumuman DPS di kantor kelurahan atau desa.

“Atau ada pula DPS tidak diberi kepada parpol,” pungkas Daniel.

Terhadap pelanggaran itu, tegas dia, Bawaslu meminta kepada PPS untuk mengulangi setiap prosedurnya dengan benar. “Kalau prosedurnya tidak terpenuhi, mumpung ini masih DPS, perbaiki plenonya. Undang yg lain, tandatangani dengan konkret. Karena DPS yang ditandatangani itu yang akan jadi barang bukti,” tegasnya.

Dikatakannya, prosedur yang dilaksanakan sangat mempengaruhi hasil pemutakhiran pemilih yang dilakukan KPU secara nasional.

Hal serupa juga dikeluhkan anggota Komis II DPR Arif Wibowo. Dia menilai Panita Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) belum bekerja maksimal sesuai prosedur. “Kami terima banyak laporan dari masyarakat dan pantauan langsung di lapangan. Banyak parpol belum dapat salinan DPS di tingkat kecamatan. Ada juga yang DPS-nya tidak diumumkan,” ujarnya. 

Karena itu, dia meminta KPU melakukan uji publik terhadap Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan hasil pemutakhiran data pemilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com