Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Punya Massa, Ical Tak Lirik Mahfud MD dan Dahlan Iskan

Kompas.com - 25/07/2013, 09:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sejumlah tokoh digadang-gadang mendampingi kandidat capres Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie. Namun, dua nama yang sempat ramai dibicarakan, yakni Mahfud MD dan Dahlan Iskan, tak terlalu diminati Golkar.

"Mahfud MD dan Dahlan Iskan populer, tapi basis massanya belum jelas. Cawapres idealnya lebih ke arah partai supaya koalisi di parlemen juga kuat," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin di Kompleks Parlemen, Rabu (24/7/2013).

Sebelumnya, Partai Golkar menyatakan ketertarikan dengan sejumlah kandidat untuk menjadi cawapres bagi Ical. Selain Mahfud MD dan Dahlan Iskan, ada pula nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hingga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo yang kini menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

Menurut Nurul, Ical memiliki kewenangan penuh untuk menentukan cawapres. Tetapi, ia mengatakan, dalam Rapimnas yang akan digelar pada Oktober 2013 ini, pengurus-pengurus pusat hingga daerah bisa saja mengusulkan sejumlah nama kepada Ical.

"Tapi, penentunya tetap Pak ARB sendiri," kata anggota Komisi I DPR ini.

Ia melanjutkan, meski dalam Rapimnas akan muncul sejumlah nama sebagai kandidat cawapres bagi Ical, Golkar tetap akan menunggu hasil pemilihan legislatif. Target Golkar ialah memenangi pileg 2014. Jika ternyata target tersebut tercapai dan suara yang didapat Golkar lebih dari 20 persen, tak menutup kemungkinan Golkar akan mengusung kader internal.

"Kalau lebih dari 20 persen ya mungkin saja, kami usung cawapres dari kader internal," katanya.

Jika harus berkoalisi, menurut Nurul, PDI Perjuangan akan menjadi mitra koalisi yang solid.

"Kalau PDI-P mau bergabung, sudah otomatis kuat karena hanya dua partai ini yang kemungkinan akan menang di pemilu," ucap Nurul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com