Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Makin Sering Ikuti Berita, Masyarakat Makin Muak pada Politik

Kompas.com - 23/07/2013, 17:43 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat dinilai sudah tidak percaya lagi pada politik. Semakin sering mengikuti berita politik, kepercayaan masyarakat pada kehidupan politik semakin ambruk.

Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, intensitas masyarakat dalam mengikuti berita politik turut memengaruhi buruknya perspektif masyarakat terhadap politik.

Tidak hanya berdasarkan informasi yang disebarkan melalui surat kabar atau televisi, tetapi juga melalui media online atau jejaring sosial, 72 persen responden menyimpulkan bahwa politisi cenderung berbicara tentang kebaikan dirinya. Selain itu, masyarakat pesimistis bahwa politisi akan memenuhi janji politiknya, dan menuding politisi sebagai sekumpulan orang yang mengejar keuntungan pribadi.

"Ada dua dari 10 pemilih kita yang mengakses internet. Khusus bagi pemilih yang mengakses internet, data menunjukkan bahwa semakin sering mengakses internet, maka semakin rendah kepercayaan pada politik, dan semakin jelek pandangan pada politisi," ujar Burhanuddin dalam sebuah diskusi bertajuk "Internet, Apatisme, dan Alienasi Politik", di Jakarta, Selasa (23/7/2013) sore.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pertengahan Juni 2013 lalu itu, Burhanuddin mengatakan, publik tidak percaya lagi pada politik karena buruknya citra lembaga politik di mata masyarakat.

Dari 2.290 responden dalam penelitian itu, sebanyak 67 persennya mengaku tidak tertarik dengan politik. Selain itu, kata Burhanuddin, kepercayaan masyarakat pada institusi politik juga buruk. Dimulai dari 58 persen responden menyatakan tak percaya partai politik, disusul dengan responden yang tak percaya politisi, menteri-menteri, DPR, dan presiden.

"Kepercayaan publik kita terhadap lembaga politik terlihat variatif. Namun, trust politik warga pada DPR, partai politik, dan politisi secara umum defisit," katanya.

Untuk diketahui, populasi survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun, atau lebih, atau sudah menikah, ketika survei dilakukan.

Jumlah responden mencapai 2.290 orang dengan margin error diperkirakan sekitar 2,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara random dengan prosedur multistage random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewancara bertugas untuk satu desa atau kelurahan, yang terdiri dari 10 responden.

Kontrol kualitas terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen, dari total sampel, oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. Waktu wawancara dilakukan pada 19-27 Juni 2013 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com