Saksi Ahli: Harga Alat Simulator SIM Harusnya Lebih Murah

Lulusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan, harga pokok produksi (HPP) untuk satu unit alat simulator R2 sebesar Rp 46,3 juta, sedangkan untuk R4 Rp 65,4 juta. Hal itu disampaikan Toto saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait dugaan korupsi simulator SIM dengan terdakwa Inspektur Jendera Djoko Susilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (19/7/2013).

"Untuk roda dua Rp 46 juta, roda empat itu Rp 65 juta. HPP itu harga dari perhitungan kami. Harga lebih rendah dari harga dalam kontrak. Ada komponen-komponen di perjanjian jual beli yang berulang," kata Toto saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Seperti diketahui, dalam dakwaan Djoko sebelumnya, disebutkan, harga dalam kontrak yakni untuk simulator R2 Rp 79,93 juta per unit, sedangkan harga R4 Rp 258,9 juta per unit. Toto menerangkan bahwa perhitungan dengan tim dari ITB keakuratannya 90 persen. Tim sebelumnya telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap alat tersebut.

"Pengujian teknis saya memperkirakan 90 persen karena ada satu fungsi, yaitu yang berhubungan langsung ke internet. Itu tidak bisa kami uji," kata Toto.

Harga pokok produksi itu, jelas Toto, sudah termasuk komponen lain, tetapi belum termasuk biaya overhead kantor dan transportasi.

"Itu kumpulan harga-harga yang dikumpulkan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, yaitu biaya tenaga kerja, biaya fabrikasi, dan integrasi. Tapi, itu belum termasuk biaya overhead kantor dan transportasi," terangnya.

Kesaksian Toto ini untuk membuktikan adanya mark up atau penggelembungan harga proyek pengadaan simulator SIM.

Sebelumnya, dalam surat dakwaan, tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, Djoko memerintahkan penggelembungan harga atau mark up proyek simulator ujian SIM R2 dan R4. Perbuatan Djoko ini, menurut jaksa, bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Menurut surat dakwaan, Djoko bersepakat dengan Budi Susanto menentukan HPS simulator SIM R2 dan R4. Harga simulator SIM R2 disepakati menjadi Rp 80 juta per unit, sedangkan harga simulator SIM R4 Rp 260 juta per unit.

Untuk menghindari kecurigaan pihak luar, HPS dibuat lebih "keriting" dengan menurunkan nilainya sedikit. Harga simulator R2 menjadi Rp 79,93 juta, sedangkan harga R4 menjadi Rp 258,9 juta. Untuk menindaklanjuti kesepakatan mengenai harga tersebut, Budi memerintahkan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang untuk menyusun HPS bersama-sama dengan anggota panitia lelang, Ni Nyoman Suartini.

HPS disusun dengan menggelembungkan harga. Penggelembungan harga, menurut jaksa, dilakukan dengan tiga cara. Pertama, komponen yang dibuat dengan cara komponen utuh dibuat harga, kemudian rincian komponen dihitung kembali sehingga komponen tersebut diperhitungkan dua kali. Kedua ialah dengan memasukkan komponen part yang sebenarnya tidak digunakan dalam pembuatan simulator SIM sehingga membuat harga keseluruhan menjadi lebih mahal. Ketiga, dengan menaikkan harga satuan masing-masing komponen barang tertentu menjadi lebih tinggi dari harga sebenarnya dalam rangka menggelembungkan harga keseluruhan.

Setelah digelembungkan, menurut dakwaan, HPS yang disusun Sukotjo ini diserahkan kepada Ketua Panitia Lelang proyek, AKBP Teddy Rusmawan. Wakil Kepala Korlantas Porli Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen proyek (PPK) kemudian menyetujui HPS tersebut.

Adapun Budi, Sukotjo, dan Didik sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka, sementara Teddy berstatus sebagai saksi. Proyek pengadaan simulator SIM ini pun dianggap merugikan keuangan negara sekitar Rp 144 miliar atau setidak-tidaknya sekitar Rp 121 miliar menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut dakwaan, pengadaan proyek simulator SIM yang digelembungkan harganya ini menguntungkan Djoko sebesar Rp 32 miliar, Didik Rp 50 juta, Budi sekitar Rp 93,3 miliar, dan Sukotjo sekitar Rp 3,9 miliar. Uang hasil korupsi proyek ini juga disebut mengalir ke kas Prima Koperasi Kepolisian (Primkopol) Polri sekitar Rp 15 miliar.