Anak-anak Boleh Ikut Kampanye, asal...

Raihan mengatakan, suka tidak suka, politik akan terkait dengan semua orang. 

"Selama kampanyenya aman, dijaga baik, kemudian suasana politiknya sehat, saya rasa ini jadi proses pembelajaran. Kalau ditahan, justru mereka (anak-anak) akan bertanya-tanya," kata Raihan saat dihubungi pada Jumat (19/7/2013).

Politisi PKS ini meminta semua pihak untuk membangun iklim politik yang menyenangkan, tidak hanya untuk memungkinkan semua orang ikut terlibat dalam pesta demokrasi, tetapi juga untuk mematahkan stigma tentang politik yang dianggap sebagai "permainan" berbahaya.

"Kalau politik enjoy bisa dibangun, tentu semua jadi bisa ikut. Jadi, (politik) tidak dianggap sebagai dangerous games. Kan namanya pesta, masak ada orang yang dilarang ikut," ujarnya.

Anak-anak boleh ikut kampanye

Sebelumnya, KPU menyatakan tidak menutup kemungkinan anak-anak di bawah 18 tahun boleh ikut dalam kampanye pemilu mendatang. Saat ini, KPU tengah merumuskan bentuk keterlibatan anak-anak dalam kampanye dan sejumlah ketentuan yang mengaturnya. Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan bahwa anak-anak tidak perlu dilarang ikut kampanye. Akan tetapi, KPU perlu merumuskan bagaimana keikutsertaan anak di kampanye tersebut.

Oleh karena itu, lanjutnya, KPU harus menetapkan aturan yang lebih detail soal pelibatan anak-anak dalam kampanye agar penyelenggara kampanye bertanggung jawab terhadap keselamatan anak-anak.

Tak hanya dari parlemen, usulan itu kemudian diamini juga oleh Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay. Ia menuturkan, KPU mulanya mencantumkan pelarangan mengikutsertakan anak-anak dalam kampanye pemilu. Pelibatan anak-anak, katanya, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Namun, mayoritas anggota DPR yang hadir pada rapat konsultasi itu tidak setuju soal pelarangan.

"Jadi, anak-anak bisa dilibatkan sepanjang ada penanggung jawab, petugas pelaksana kampanye harus memastikan keselamatan anak yang bersangkutan," kata Hadar.

Kampanye pemilu yang dimaksudnya termasuk juga kampanye rapat umum terbuka. Sementara itu, sejumlah profesi yang dilarang ikut dalam kampanye pemilu adalah hakim, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), gubernur, dan deputi gubernur BI, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN. Pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri, kepala desa, dan perangkat desa juga dilarang terlibat dalam kampanye.