Tolak Bilik Asmara, KPK Tegaskan Tak Langgar HAM

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad tidak mengizinkan ada bilik asmara di rumah tahanan (rutan) KPK. Sebab, tidak ada hal yang mengatur disediakannya bilik asmara untuk para tahanan. Dia menegaskan, hal itu pun tidak melanggar hak asasi manusia.

"Tidak ada itu masalah HAM. Kalau mau bilik asmara itu di luar, enggak boleh di rutan. Cuma tidak ada ketentuannya, jadi kita enggak beri izin," ujar Abraham di Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Abraham mengatakan, kebebasan seorang tahanan memang dibatasi. Untuk itu dia menolak ada bilik asmara seperti permintaan Sefti Sanustika, istri terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi, Ahmad Fathanah.

"Ya, namanya orang di penjara, kebebasannya harus dibatasi. Tidak boleh bebas seperti orang di luar," katanya.

Seperti diketahui, harapan agar disediakan bilik asmara ini pertama kali diungkapkan Sefti saat menjenguk Fathanah beberapa waktu lalu. Meski tidak meminta secara resmi kepada KPK, Sefti mengaku senang jika memang disediakan bilik asmara untuk dia dan suaminya.

"Kangen juga, kan sudah lima bulan," kata Sefti ketika itu.

Menanggapi harapan Sefti ini, Juru Bicara KPK Johan Budi menyarankan agar penyanyi dangdut itu mengirimkan permohonan resmi kepada KPK. Menurut Johan, KPK memang tidak menyediakan ruangan khusus untuk tahanan berhubungan suami istri di rutan karena tahanan diperkirakan hanya berada selama lebih kurang tiga bulan di rutan.

Hal ini, kata Johan, berbeda dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang memang dipersiapkan untuk dihuni narapidana dalam jangka waktu yang lama. Meski demikian, untuk memfasilitasi pertemuan para tahanan dengan keluarganya, KPK menyediakan ruang tatap muka di rutan.

Fathanah ditahan di Rutan KPK sejak akhir Januari 2013. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait kepengurusan kuota impor daging sapi PT Indoguna Utama. Dalam pengembangannya, KPK menjerat Fathanah dan Luthfi dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).