"Di satu sisi, pemerintah teriak bahwa APBN bisa jebol. Harga BBM lalu dinaikkan sehingga pemerintah meminta kompensasi kepada rakyat miskin yang makin menderita. Tapi, di sisi lain, pemerintah ingin membeli pesawat dengan harga yang sangat mahal. Ini bertolak belakang," ujar Saleh di Jakarta, Kamis (18/7/2013).
Menurut Saleh, alasan yang dijabarkan Menteri Sekretaris Negara yang menyebutkan akan ada penghematan biaya operasional kepresidenan dengan adanya pesawat baru ini tidak tepat.
"Saya kira waktunya kurang tepat, di mana orang sedang ngantre raskin dan BLSM. Makanya, lebih baik ditunda saja," imbuh anggota Komisi V DPR ini.
Pesawat kepresidenan yang dipesan Pemerintah Indonesia dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada bulan Desember 2013. Paling cepat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memakai pesawat tersebut di awal tahun 2014.
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi memperkirakan Presiden SBY hanya akan memakai 2-3 kali pesawat Boeing 737-800 senilai 91,2 juta dollar AS itu hingga akhir jabatan. Dengan adanya pesawat baru itu, lanjutnya, pemerintah bisa menghemat anggaran jauh lebih besar daripada harus menyewa pesawat Garuda Indonesia.
"Sekarang justru boros. Nanti kalau sudah datang akan sangat menghemat. Mungkin lebih dari 300 persen. Ini kan rekomendasi dari mana-mana, dari DPR juga bahwa jauh lebih hemat kita memiliki pesawat kepresidenan," kata Sudi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.