Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Capres PPP, Tunggu Hasil Pemilu Legislatif

Kompas.com - 17/07/2013, 01:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan menyatakan baru akan menggelar konvensi setelah mengetahui hasil Pemilu Legislatif 2014. Bila PPP dapat meraup suara minimal sebesar parliamentary threshold alias 3,5 persen suara sah dalam pemilu itu, konvensi akan digelar.

“Kalau kami 3,5 persen berhasil dapatkan, tidak tertutup kemungkinan PPP akan melakukan konvensi terbuka karena peluangnya ada. (Tapi) kalau 3,5 persen masa sih PPP enggak dapat. Jadi konvensi bisa dilakukan setelah pileg,” ucap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dalam acara buka puasa bersama di kediamannya, Selasa (16/7/2013).

Suryadharma mengatakan, pada awalnya PPP berpandangan melakukan konvensi adalah cara yang paling tepat menjaring calon presiden yang diinginkan. Semula, PPP ingin melakukan konvensi sebelum pemilu legislatif.

Namun, melihat perkembangan pembahasan RUU Pilpres di parlemen, PPP mengurungkan niat itu karena melihat syarat pengusungan capres kemungkinan tidak akan berubah. Jika tidak berubah, syarat partai politik dapat mengusung pasangan calon adalah bila memiliki 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah pada pemilu legislatif.

“Kalau ternyata kami sudah ada calon hasil dari konvensi dan ternyata PPP tidak mampu memenuhi syarat pencalonan itu, lalu bagaimana nasib capresnya?” ujar Suryadharma soal alasan konvensi harus menunggu hasil pemilu legislatif.

Menteri Agama ini pun menyebutkan, jika capres hasil konvensi PPP diusung melalui koalisi dengan partai lain, belum tentu juga partai koalisi setuju dengan capres hasil penjaringan konvensi yang dilakukan PPP. “Maka dari itu, konvensi kami pertimbangkan lagi. Baru akan kami putuskan setelah hasil pileg keluar,” tegas dia.

Selama menunggu hasil pileg itu, imbuh Suryadharma, para pengurus partai mulai memperhatikan dinamika bursa capres yang ada mulai dari para kandidat capres yang sudah mendeklarasikan diri hingga kandidat yang namanya digadang-gadang dalam berbagai survei. “Kami pantau dulu itu semua,” katanya.

Lebih lanjut, Suryadharma mengungkapkan, target suara PPP dalam pemilu legislatif adalah mendapatkan 12-15 persen suara sah. Jumlah ini dinilai sebagai target realistis yang kemungkinan besar bisa dicapai partai bernapaskan Islam tersebut. Semua caleg yang diusung PPP, kata Suryadharma, juga sudah dibekali secara matang untuk membantu menaikkan elektabilitas partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com