Hal itu dinilai berpotensi menuai kecurangan data pemilih saat pemungutan suara. Koodinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menegaskan, seharusnya data pemilih diumumkan secara jelas dan lengkap.
“Seharusnya data pemilih diumumkan secara jelas, jangan ada yang ditutupi, supaya tidak ada potensi untuk manipulasi,” ujar Jeirry saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (16/7/2013) di Jakarta.
Dia menyinyalir, kecurangan Pemilu 2009 diduga disebabkan ada perubahan data yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data itu, menurutnya, diubah dengan data penduduk penerima bantuan langsung tunai (BLT).
“Kalau penduduk penerima BLT kan sudah pasti memilih partai penguasa dan capres petahana,” tukasnya.
Ia menyatakan, pembukaan NIK secara lengkap dan gamblang memang berpotensi digunakan parpol sebagai bahan untuk memetakan calon pemilihnya. Selain itu, ini juga memudahkan calon anggota legislatif (caleg) untuk menyasar pemilih, untuk disuap agar memilihnya.
“Memang akan jadi lebih mudah bagi calon untuk ‘menyerang’ pemilih. Tapi itu bukan ranah KPU. Tugas KPU memastikan penyelenggaraan pemilu ini berkualitas,” sergah Jeirry.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, NIK tidak dibuka untuk menjaga privasi penduduk. Ia mengatakan, jika NIK ditunjukkan secara lengkap justru berpotensi disalahgunakan. Dia memastikan, data tersebut tidak akan dimanipulasi. KPU tetap memiliki NIK yang lengkap.
“Data itu untuk dirahasiakan. Kalau data yang ada di KPU kan tetap data lengkap,” sanggah Husni di KPU. Digit yang ditutupi dari NIK merupakan digit yang memuat tanggal lahir pemilih.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.