Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilih Kini Bisa Cek DPS "Online"

Kompas.com - 16/07/2013, 18:44 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2014 di situs kpu.go.id, Selasa (16/7/2013) di Jakarta. Dengan itu, masyarakat pemilih diminta mengecek keberadaan namanya di DPS secara online.

"Suatu kemajuan pada penyelenggaraan Pemilu 2014, adanya data pemilih yang tersentralistik dan terintegrasi juga bersifat online. Data ini yang kemudian bisa dikonfirmasi masyarakat kepada kami (KPU) untuk bisa mendapat informasi balasan dari pusat data KPU," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik saat peluncuran DPS Pemilu 2014 di KPU, Selasa (16/7/2013), di Jakarta.

Ia mengatakan, selain secara online, daftar itu juga dapat diakses masyarakat di kantor desa atau kelurahan domisili warga. Dia juga meminta Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan memublikasikan daftar itu di semua titik strategis di lingkungan tempat tinggal warga.

"Kami bekerja keras untuk memastikan PPS bisa mengumumkan DPS di kelurahan/desa atau tempat strategis, termasuk tempat yang akan direncanakan akan menjadi TPS (tempat pemungutan suara)," tutur Husni.

Di situs itu, masyarakat bisa memasukkan provinsi, kabupaten, dan kelurahan domisili calon pemilih. Situs itu juga menampilkan nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, dan TPS tempat warga memilih.

Husni mengatakan, data penduduk yang sudah dapat dipublikasikan secara online hingga Selasa (16/7/2013) baru sekitar 104 juta orang pemilih dari 177.257.048 jiwa dari 30 provinsi di seluruh Indonesia. Sementara data dari tiga provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua, belum diunggah ke sistem informasi data pemilih (Sidalih) KPU.

Kementerian Dalam Negeri menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) kepada KPU 7 Februari 2013 lalu. Jumlah penduduk yang tercatat dalam DP4 itu sebanyak 190.411.133 jiwa, sedangkan DP4 di 30 provinsi selain Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua sebanyak 180.385.796 jiwa. Itu berarti ada selisih sekitar 3 juta jiwa antara DP4 pemerintah dengan DPS KPU di 30 provinsi. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan sudah menduga perbedaan data itu.

"Saya memang memperkirakan DPS akan lebih sedikit dari DP4," ujar Ferry seusai peluncuran DPS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com