Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Berang Menterinya Tak Mampu Turunkan Harga Daging Sapi

Kompas.com - 13/07/2013, 13:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para menterinya tidak saling lempar tanggung jawab untuk menstabilkan harga daging sapi yang kini melambung. Menurut SBY, persoalan harga daging sapi terus berputar di masalah perizinan.

"Saya melihat urusan daging sapi ini masih berputar. Saya bicara sama Mendag (Gita Wirjawan) kemarin, izin di mana? Katanya, di sini-sinilah, ini di negeri sendiri kok, memangnya izin ke New York atau Jenewa, baru lama," kata Presiden dalam rapat terbatas di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu (13/7/2013).

Presiden menilai, jika persoalan izin ada di dalam negeri, seharusnya itu bisa segera diatasi. Ia juga meminta para menteri tidak saling lempar tanggung jawab dalam menyikapi naiknya harga daging sapi. "Tidak boleh saling melempar. Ini birokrasi terlalu lama di (Kementerian) Pertanian dan Bulog," tambah Presiden.

Presiden SBY menegaskan bahwa rapat kali ini harus dibarengi dengan kerja nyata para menteri. Ia mengingatkan kesuksesan kinerja pemerintah dalam menanggulangi persoalan asap dari kebakaran hutan di Riau. "Ingat kasus kejadian kebakaran asap dan ladang di Riau kemarin, begitu all out, bisa bersinergi, tidak saling tunggu, dan berkoordinasi dengan baik. Cepat sekali, dalam waktu satu minggu hampir selesai, jadi bisa," kata Presiden.

Harga daging sapi menjelang Ramadhan merangkak naik, dari sebelumnya Rp 50.000 per kilogram kini sudah melambung hingga mencapai Rp 70.000-Rp 100.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi tersebut merupakan salah satu kenaikan lima komoditas bahan pangan yang melonjak akhir-akhir ini.

Impor daging sapi pun akan dilakukan untuk menstabilkan harga. Namun, realisasi impor ini terlambat. Menteri BUMN Dahlan Iskan menuding keterlambatan realisasi impor daging sapi karena sulitnya perizinan yang diberikan pemerintah.

Sebelumnya, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) akan memasok sebanyak 800 ton daging sapi beku asal Australia dengan menggunakan angkutan udara supaya bisa masuk ke pasar dalam waktu dekat. Daging sapi beku sebanyak 800 ton tersebut merupakan bagian dari total alokasi kuota untuk Bulog sebanyak 3.000 ton daging sapi beku yang importasinya dikhususkan untuk operasi pasar demi menciptakan stabilitas harga daging sapi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com