Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Kecewa Menteri Telat Kabarkan Kerusuhan di LP Tanjung Gusta

Kompas.com - 13/07/2013, 13:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendapatkan informasi terlebih dulu dari media internasional dibandingkan dari para pembantunya terkait kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan. Hal ini pun akhirnya membuat Presiden Yudhoyono geram akan kinerja para menteri dan instansi terkait yang dinilai lamban.

"Saya justru lebih dahulu mengikuti tayangan media massa, utamanya sejumlah televisi internasional sudah menayangkan, sudah meliputnya dibandingkan informasi yang saya dapatkan dari sistem," ujar Presiden dalam rapat terbatas di Landasan Halim Perdanakusuma, Sabtu (13/7/2013).

Hadir dalam rapat itu ialah Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negera Marciano Norman, Kepala Badan Urusan Logistik Sutarto Alimuso, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Selain itu, hadir pula Menteri Pertanian Suswono, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Presiden mengaku sudah sekian kali mengingatkan bahwa arus informasi dari sistem harus sama cepatnya dengan informasi yang beredar di publik. Ia juga menuturkan sudah melihat reaksi masyarakat yang beredar di media sosial.

"Saya juga mengikuti pemberitaan di social media, Saudara tahu saya sudah masuk ke Twitter dan Facebook sedemikian real time-nya. Saya sudah mengerti perhatian mereka," sindir SBY terhadap kinerja para pembantunya yang lebih lambat.

Dibandingkan dengan media sosial itu, SBY menilai reaksi pemerintah, baik pusat maupun daerah, kurang cepat.

"Selama 10 jam tanpa official statement. Itu tidak bagus," ujar SBY.

Menurutnya, informasi itu tidak harus menunggu utuh. Tetapi, pemerintah seharusnya bisa memberikan pernyataan resmi yang membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan tengah mengatasi persoalan itu.

"Saya hargai Menkumham yang berangkat ke sana. Saya cek langsung ke depan berapa dan langkah-langkahnya apa, tapi yang absen official statement atau pernyataan resmi, jangan sampai ada kesan kita tidak melakukan langkah cepat, pembiaran. Saya ingatkan pernyataan yang tepat waktu," papar SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com