Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memang Sudah Saatnya bagi Golkar Mencari Pasangan

Kompas.com - 12/07/2013, 17:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, memang sudah saatnya Partai Golkar untuk membicarakan koalisi dari sekarang. Golkar kini membuka komunikasi selebar-lebarnya dengan banyak partai, termasuk dengan PDI Perjuangan. Hanya, pembicaraan PDI-P baru memasuki tahap awal.

"Kalau kontak dengan PDI Perjuangan sudah dilakukan, tapi belum sampai pada pembicaraan substantif. Komunikasi ini dilakukan oleh semua elite partai melalui jalurnya masing-masing," ujar Hajriyanto menjelaskan kedekatan Golkar dan PDI Perjuangan saat ini, Jumat (12/7/2013).

Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) itu menilai pada Pemilihan Presiden 2014 mendatang, setiap partai politik diwajibkan untuk berkoalisi untuk memenuhi syarat presidential treshold (PT).

Hajriyanto melihat saat ini adalah waktu yang tepat untuk membangun dan saling menjajaki partner koalisi sehingga koalisi yang terjadi tidak koalisi pragmatis yang mudah goyang di tengah jalan. Salah satu penjajakan yang menurut Hajriyanto dilakukan partainya adalah dengan memanfaatkan momen bulan Ramadhan.

"Pertemuan bisa dilakukan bersamaan dengan suatu seremoni atau dengan momen berbuka bersama, sahur bersama, dan kemudian duduk bersama dan beranjak kepada pembicaraan yang lebih serius. Datang buka puasa ini adalah kontak awalnya," ucap Hajriyanto.

Menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal “Ical” Bakrie dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam acara buka bersama, Hajriyanto menanggapi santai. Menurutnya, masih banyak acara buka puasa bersama yang akan didatangi Ical untuk menjalin komunikasi dengan calon partner koalisi.

Hajriyanto mengakui Partai Golkar tidak akan hanya menjalin komunikasi dengan satu atau dua partai, tetapi Golkar menjalin komunikasi dengan partai lain, baik di dalam maupun di luar parlemen.

"Golkar semuanya dikontak karena Golkar ini di tengah, jadi bisa berhubungan intim dengan partai kebangsaan atau berhubungan dekat dengan partai keagamaan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com