Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lapas Tanjung Gusta Rusuh, PPP Salahkan Denny Indrayana

Kompas.com - 12/07/2013, 16:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani, menilai kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, terjadi lantaran jumlah tahanan di lapas tersebut jauh melebihi kapasitasnya. Menurutnya, kelebihan kapasitas itu dipicu oleh terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

Yani menjelaskan, PP Nomor 99 Tahun 2012 itu merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999. Adapun ide perubahan PP tersebut, kata Yani, digagas oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

"Kita sudah capek. Sudah berulang kali kita mengingatkan, yang problem kan di Wamen (Denny) ini. Ini efek yang kita tidak inginkan. Saya kira Wamen selalu melakukan tindakan yang over acting," kata Yani, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Untuk diketahui, PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur pengetatan pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan hak-hak lainnya, terutama kepada para narapidana dengan tindak pidana khusus. Tiga hal yang menjadi perhatian khusus itu adalah tindak pidana korupsi, narkotika, dan terorisme.

Politisi PPP ini menganggap iktikad baik Denny itu justru bertabrakan dengan semangat mengubah napi menjadi lebih baik setelah menjalani hukumannya di dalam lapas. Pasalnya, undang-undang maupun konvensi tentang pemasyarakatan dunia memberikan hak yang sama antartahanan. Pemberlakuan PP tersebut membuat lapas tak mampu menampung banyaknya tahanan.

Dalam kesempatan terpisah, Denny membantah PP Nomor 99 Tahun 2012 adalah pemicu utama kerusuhan. Menurutnya, tuduhan itu hanya upaya mencari kambing hitam dan tindakan yang keliru.

Denny menilai, pemberlakuan PP tersebut sudah tepat. Alasannya, tiga tindak pidana itu merupakan masalah serius yang sedang dihadapi Indonesia. PP ini juga disebut bentuk ketegasan sekaligus jawaban dari anggapan publik mengenai begitu mudahnya pemberian remisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com