Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramadhan Pohan: Jokowi Jangan "Ge-eR" Duluan...

Kompas.com - 11/07/2013, 15:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Demokrat belum berencana mengundang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengikuti konvensi capres partainya. Ia pun meminta Jokowi untuk tidak ge-er alias "gede rasa" karena media kerap menjagokannya.

“Jokowi jangan ge-er duluan. Orang suka sama dia juga bukan tanpa alasan. Kemampuannya dalam mengelola program juga belum diketahui,” ujar Ramadhan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2013).

KOMPAS.com/Indra Akuntono Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan
Menurut Ramadhan, berdasarkan informasi yang didapatnya, Jokowi akan maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai capres. Hal ini, katanya, yang menjadi pertimbangan Demokrat belum mengundang Jokowi untuk ikut konvensi.

Jokowi tak diundang

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, partainya tak mengundang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi untuk mengikuti konvensi capres yang akan diadakan Partai Demokrat. Alasannya, kata Sutan, Partai Demokrat menghormati PDI Perjuangan sebagai partai yang "membesarkan" Jokowi.

Sutan menegaskan, tak hanya Jokowi, kader-kader dari partai lain juga tak akan diundang untuk mengikuti konvensi. Komite Konvensi akan menjaring figur potensial dari internal Partai Demokrat atau figur non-partai.

"Tidak akan diundang. Jokowi kader partai lain, biarlah Jokowi untuk PDI-P. Partai lain tidak akan diundang, kami tidak akan menyakiti konstituennya," kata Sutan.

Terkait konvensi, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan tujuh butir pokok terkait konvensi Partai Demokrat pada Minggu (7/7/2013) malam. Penjelasan SBY dilakukan lantaran dia menyadari banyak bias yang terjadi terkait konvensi yang akan dilakukan partainya.

Dalam penjelasannya, SBY menuturkan tujuh pokok terkait konvensi seperti penyusunan komite seleksi yang terdiri dari unsur internal dan independen. Komite seleksi ini juga yang akan menentukan kriteria dan juga mengumumkan peserta konvensi pada Agustus 2013 ini.

Adapun peserta konvensi bisa berasal dari kader Partai Demokrat ataupun non-kader. Mereka yang lolos seleksi sebagai kandidat capres nantinya harus menjalani konvensi selama delapan bulan yang dibagi menjadi dua tahap. Mereka akan disurvei oleh tiga lembaga dan hasilnya diumumkan ke publik. Setelah hasil pemilu legislatif diketahui, Partai Demokrat baru akan mengumumkan kandidat capres yang diusungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com