Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Hal yang Harus Diperhatikan Pemerintah Jelang Mudik Lebaran

Kompas.com - 11/07/2013, 10:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar meminta pemerintah serius menangani masalah infrastruktur menjelang mudik Lebaran. Ada enam langkah yang bisa dilakukan pemerintah dan para pemangku kepentingan ini untuk mempersiapkan infrastruktur yang menunjang kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pemudik.

"Pertama, pemerintah harus sesegera mungkin memperbaiki infrastruktur yang akan dilalui oleh pemudik baik jalur darat, udara, dan laut. Semua jalur yang dilalui pemudik harus dipastikan dalam kondisi siap pada saatnya, aman, nyaman, mencukupi, dan terjangkau," ucap Marwan di Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Kedua, pemerintah harus segera menyelesaikan infrastruktur jalan yang dilalui pemudik seperti jalur pantura, jalan lintas Sumatra, dan lain-lain, agar tidak terjadi kemacetan karena adanya jalan rusak atau jalan masih dalam tahap pembangunan. Selain itu pemerintah juga harus menyiapkan jalur-jalur alternatif di daerah-daerah yang rawan terjadi kemacetan karena volume kendaraan pemudik.

Ketiga, untuk jalur laut harus dipastikan infrastruktur pelabuhan sudah memadai, tersedianya lahan parkir untuk menunggu, tersedianya kapal-kapal untuk mengangkut pemudik yang layak, aman, nyaman, dan mencukupi untuk mengangkut pemudik sekaligus kendaraannya.

"Jangan sampai ada pemudik yang harus menunggu berhari-hari bahkan lebaran di pelabuhan," tukas Marwan.

Keempat, pemerintah harus menyiapkan angkutan massal untuk pemudik yang aman, nyaman dan murah sekaligus menyiapkan angkutan untuk mengangkut kendaraan pemudik. Disamping hal itu bisa menstimulasi agar pemudik beralih ke kendaraan umum juga bisa mengurangi tingginya volume kendaraan pribadi di jalan terutama kendaraan roda dua.

"Misalnya tiket kereta api atau kapal harus murah jika perlu gratis bagi yang kurang mampu atau mudik gratis massal dengan bis yang di sponsori oleh pemerintah yang sekaligus menyediakan angkutan untuk mengangkut kendaraan pemudik," kata Marwan.

Kelima, pemerintah harus menyiapkan posko keamanan dan kesehatan pada daerah-daerah yang rawan kecelakaan dan keamanan. Jangan sampai pemudik meninggal karena kecelakaan yang disebabkan tidak tersedianya tenaga kesehatan atau adanya gangguan keamanan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena tidak adanya petugas keamanan.

"Terakhir, stakeholder pemerintah yang terkait dengan mudik seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Polri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah yang dilalui pemudik harus berkoordinasi dan saling membantu demi terwujudnya mudik yang aman, dan nyaman," ucap Marwan.

Kurangi risiko


Menurutnya, masalah infrastruktur yang diperhatikan dengan baik tentu akan mengurangi risiko terjadinya kemacetan panjang dan kecelakaan selama arus mudik.

"Dalam sepekan terakhir berita macetnya jalur pantura masih menghiasi beberapa media nasional. Bahkan banyak kendaraan yang memilih pindah lewat jalur selatan. Termasuk juga jalur lintas Sumatera, dan daerah-daerah lain butuh perhatian serius," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Nasional
    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Nasional
    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com