Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/07/2013, 10:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar meminta pemerintah serius menangani masalah infrastruktur menjelang mudik Lebaran. Ada enam langkah yang bisa dilakukan pemerintah dan para pemangku kepentingan ini untuk mempersiapkan infrastruktur yang menunjang kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pemudik.

"Pertama, pemerintah harus sesegera mungkin memperbaiki infrastruktur yang akan dilalui oleh pemudik baik jalur darat, udara, dan laut. Semua jalur yang dilalui pemudik harus dipastikan dalam kondisi siap pada saatnya, aman, nyaman, mencukupi, dan terjangkau," ucap Marwan di Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Kedua, pemerintah harus segera menyelesaikan infrastruktur jalan yang dilalui pemudik seperti jalur pantura, jalan lintas Sumatra, dan lain-lain, agar tidak terjadi kemacetan karena adanya jalan rusak atau jalan masih dalam tahap pembangunan. Selain itu pemerintah juga harus menyiapkan jalur-jalur alternatif di daerah-daerah yang rawan terjadi kemacetan karena volume kendaraan pemudik.

Ketiga, untuk jalur laut harus dipastikan infrastruktur pelabuhan sudah memadai, tersedianya lahan parkir untuk menunggu, tersedianya kapal-kapal untuk mengangkut pemudik yang layak, aman, nyaman, dan mencukupi untuk mengangkut pemudik sekaligus kendaraannya.

"Jangan sampai ada pemudik yang harus menunggu berhari-hari bahkan lebaran di pelabuhan," tukas Marwan.

Keempat, pemerintah harus menyiapkan angkutan massal untuk pemudik yang aman, nyaman dan murah sekaligus menyiapkan angkutan untuk mengangkut kendaraan pemudik. Disamping hal itu bisa menstimulasi agar pemudik beralih ke kendaraan umum juga bisa mengurangi tingginya volume kendaraan pribadi di jalan terutama kendaraan roda dua.

"Misalnya tiket kereta api atau kapal harus murah jika perlu gratis bagi yang kurang mampu atau mudik gratis massal dengan bis yang di sponsori oleh pemerintah yang sekaligus menyediakan angkutan untuk mengangkut kendaraan pemudik," kata Marwan.

Kelima, pemerintah harus menyiapkan posko keamanan dan kesehatan pada daerah-daerah yang rawan kecelakaan dan keamanan. Jangan sampai pemudik meninggal karena kecelakaan yang disebabkan tidak tersedianya tenaga kesehatan atau adanya gangguan keamanan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena tidak adanya petugas keamanan.

"Terakhir, stakeholder pemerintah yang terkait dengan mudik seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Polri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah yang dilalui pemudik harus berkoordinasi dan saling membantu demi terwujudnya mudik yang aman, dan nyaman," ucap Marwan.

Kurangi risiko


Menurutnya, masalah infrastruktur yang diperhatikan dengan baik tentu akan mengurangi risiko terjadinya kemacetan panjang dan kecelakaan selama arus mudik.

"Dalam sepekan terakhir berita macetnya jalur pantura masih menghiasi beberapa media nasional. Bahkan banyak kendaraan yang memilih pindah lewat jalur selatan. Termasuk juga jalur lintas Sumatera, dan daerah-daerah lain butuh perhatian serius," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

    Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

    Nasional
    Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

    Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

    Nasional
    Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

    Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

    Nasional
    Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

    Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

    Nasional
    RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

    RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

    Nasional
    Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

    Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

    Nasional
    Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

    Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

    Nasional
    Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

    Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

    Nasional
    Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

    Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

    Nasional
    Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

    Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

    Nasional
    KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

    KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

    Nasional
    Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

    Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

    Nasional
    Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

    Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

    Nasional
    Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

    Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

    Nasional
    RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

    RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com