Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Papua, Freeport Akan Bangun Terowongan Bawah Tanah 1.000 Kilometer

Kompas.com - 05/07/2013, 20:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — PT Freeport Indonesia akan menutup praktik tambang terbukanya yang selama ini menjadi penopang bisnis perusahaan tersebut pada tahun 2016 mendatang. Sebagai gantinya, Freeport akan beralih ke pertambangan bawah tanah. Freeport berambisi membangun tambang bawah tanah terpanjang di dunia yang ditempatkan di lahan tambang Grasberg, Papua.

"Akan ada 405 tunnel (terowongan) yang melingkar di bawah tanah. Kalau jadi, maka akan memiliki panjang 1.000 km. Tambang ini akan menjadi tambang terbesar di dunia," ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto dalam rapat dengan tim pemantau Otsus Papua di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2013).

Rozik menuturkan pengerjaan persiapan tambang bawah tanah ini dilakukan selama 10 tahun dari kurun waktu 2012-2021. Nilai investasi untuk persiapan tambang bawah tanah mencapai 9,8 miliar dollar AS.

Hingga saat ini, lanjut Rozik, Freeport sudah membangun terowongan sepanjang 400 kilometer dengan nilai hampir 1 miliar dollar AS. Pembangunan akan terus dilakukan hingga selesai meski kontra renegosiasi antara PT Freeport dan Pemerintah Indonesia hingga kini belum jelas.

Sebelumnya, PT Freeport melakukan penambangan terbuka di Grasberg atau yang kerap disebut dengan Big Gossan. Namun, karena cadangan bijih mineral di permukaan tersebut semakin menipis, Freeport pun beralih untuk mengeruk kekayaan alam Papua dari bawah tanah.

Tambang bawah tanah terbesar ini diperkirakan bisa menghasilkan 200.000 ton material per hari. Hingga akhir 2010 lalu, Freeport Indonesia memproduksi 235.000 ton bijih emas per hari dengan proyeksi emas 1,7 juta ons.

Rozik mengatakan, meski saat ini penambangan bawah tanah masih disiapkan dan bijih mineral di permukaan sudah hampir habis, Freeport masih tetap bisa beroperasi. Pasalnya, Freeport masih memiliki cadangan bijih mineral sampai tahun 2057 mendatang.

"Ini situasi yang sangat kritis bagi kami, mengingat kami tidak bisa berhenti berinvestasi. Kalau kami berhenti, maka tidak akan ada sama sekali produksi sehingga persiapan tambang bawah tanah ini dilakukan," ucap Rozik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com