Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/07/2013, 12:23 WIB
Marcellus Hernowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kamis (4/7) siang, diskusi untuk mendukung Rancangan Undang-Undang Desa digelar di ruang wartawan Kompleks Parlemen, Jakarta. Judulnya, ”Kenduri Warga
untuk RUU Desa”. Ketua panitia khusus DPR untuk membahas RUU Desa, Akhmad Muqowam, serta dua wakilnya, Khatibul Umam Wiranu dan Budiman Sudjatmiko, hadir di acara itu.

Acara itu hanya salah satu upaya mendukung RUU Desa yang masih dibahas DPR dan  pemerintah. Bentuk dukungan lain beberapa kali dilakukan, misalnya lewat unjuk rasa aparat desa ke Kompleks Parlemen dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam diskusi kemarin, perhatian juga diberikan sejumlah anggota DPR terhadap berbagai aksi mendukung RUU Desa. Hampir selalu ada anggota DPR yang menerima unjuk rasa
ke DPR untuk mendukung RUU itu. Suara dukungan juga terdengar dari Kompleks Parlemen untuk sejumlah wacana, seperti adanya dana untuk pembangunan serta operasional desa sebesar 10 persen dari total APBN tiap tahun.

RUU Desa memang strategis. Sebagian besar rakyat tinggal di desa, yang pada tahun 2012 jumlahnya sekitar 72.900 desa.

Perhatian juga diberikan sejumlah anggota DPR untuk isu lain, seperti pemekaran daerah. Ini, misalnya, diperlihatkan Ahmad Yani dalam Rapat Paripurna DPR tentang pengesahan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) di Sumatera Selatan, 11 Juni lalu. Setelah persetujuan diambil, politisi Partai Persatuan Pembangunan itu keluar dari ruang rapat paripurna.

Saat berjalan di luar ruang rapat, dia dicegat untuk ucapan selamat dan diajak foto bersama sejumlah pendukung pembentukan Kabupaten Muratara yang hadir di Kompleks Parlemen. Sebuah ”kebetulan” yang manis meski Yani bertugas di Komisi III dan pembahasan pembentukan Kabupaten Muratara dilakukan Komisi II.

Yani dikenal sejumlah pendukung pembentukan Kabupaten Muratara karena dia anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I. Wilayah dapil itu antara lain Kabupaten Musi Rawas, induk Kabupaten Muratara. Pemilu 2014, Yani kembali bertarung di dapil tempat Muratara itu berada.

Anggota Komisi III lain, Sarifudin Sudding, dalam Rapat Paripurna DPR, 12 April lalu, bahkan mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Komisi II DPR terkait pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Sulawesi Tengah. Kabupaten itu menjadi daerah pemilihan Sudding, politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat.

Yani dan Sudding, Senin lalu, melaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada kepolisian karena lembaga swadaya masyarakat itu memasukkan mereka sebagai bagian dari 36 caleg yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Yani dan Sudding menuding ICW, antara lain, telah menghina dan mencemarkan nama baik

Inilah gejala umum ketika pemilu makin dekat. Politisi sibuk memoles citra. Menonjolkan yang baik meski itu bukan hasil kerjanya dan berusaha menutupi yang busuk. (M HERNOWO)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

    KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

    Nasional
    Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

    Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

    Nasional
    Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

    Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

    Nasional
    Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

    Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

    Nasional
    RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

    RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

    Nasional
    Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

    Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

    Nasional
    Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

    Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

    Nasional
    Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

    Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

    Nasional
    Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

    Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

    Nasional
    Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

    Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

    Nasional
    Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

    Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

    Nasional
    Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

    Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

    Nasional
    Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

    Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

    Nasional
    Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

    Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

    Nasional
    Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

    Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com