Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Kapolri Harus Berani dan Independen

Kompas.com - 04/07/2013, 16:19 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, calon kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo harus berani melakukan perubahan di tubuh Polri dan independen. Calon Kapolri diminta tidak masuk dalam pusaran politik dan kepentingan penguasa negeri ini.

“Kriteria calon kapolri harus punya konsistensi dalam bertindak, independen, berorientasi pada hukum bukan pada kelompok atau orang. Dalam kondisi organisasi diperlukan pemimpin yang betul-betul punya keberanian organisasi secara mendasar,” ujar Bambang saat dihubungi, Kamis (4/7/2013).

Dari sejumlah nama calon Kapolri yang muncul, menurutnya, belum ada yang memenuhi kriteria yang dimaksud. Bambang pesimistis terhadap pemilihan calon kapolri yang ditentukan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kalau dilihat dari calon yang ada saya pesimistis,” ujarnya.

Pergantian Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada tahun ini pun dinilai sarat kepentingan politik. Sebab, pergantian dilakukan sebelum masuknya masa pensisun Timur yakni awal 2014 dan menjelang tahun politik. Presiden nantinya akan menyerahkan nama calon kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. “Saya kurang setuju kalau Presiden. Nanti di DPR pun pilihlah kapolri yang independen, jangan yang nurut,” katanya.

Menurut Bambang, untuk memunculkan pemimpin yang berani itu, kapolri harus didukung jenderal polisi senior lainnya. Mereka harus secara bersama-sama melakukan pengawasan.

Mereka yang berpotensi menjadi calon kapolri yakni masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai kepala Kepolisian daerah. Nama-nama yang beredar sebagai calon kapolri untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.

Untuk jenderal bintang dua, nama yang disebut-sebut berpotensi, yaitu Kadiv TI Inspektur Jenderal (Pol) Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, dan Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto.

Kemudian mereka yang saat ini menjabat pimpinan daerah, yaitu Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution, Kapolda Bali Irjen Arief Wachyuhadi, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno. Jenderal bintang dua ini harus naik menjadi jenderal bintang tiga terlebih dahulu untuk memenuhi syarat menjadi kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com