Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Apakah Konvensi Tepat untuk Tentukan Capres?

Kompas.com - 04/07/2013, 02:47 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa partai mulai memunculkan kandidat-kandidat yang akan diusung dalam Pemilu Presiden 2014. Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menimbang-nimbang untuk mengikuti langkah itu. Bahkan, cara untuk menentukan calon yang akan mereka usung, termasuk konvensi, masih dalam kajian.

"PPP masih kaji lagi apakah konvensi itu harus dilaksanakan atau perlu, apakah konvensi cocok untuk jaring calon presiden," ujar Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu (3/7/2013). Dia mengatakan, ada beberapa pihak yang meragukan mekanisme konvensi merupakan cara yang tepat untuk menjaring bakal calon presiden dan wakil presiden.

PPP, kata Suryadharma, tak mau  gegabah memutuskan konvensi sebagai cara untuk menentukan bakal kandidat mereka, apalagi bila ternyata konvensi menghasilkan kader internal sebagai bakal calon itu dikhawatirkan justru yang didapat adalah pandangan negatif untuk PPP. "Jangan-jangan konvensi bagi PPP berbuah jadi citra buruk. Karenanya, masih kami pertimbangkan," ujar dia.

Sebagai bahan kajian pula, lanjut Suryadharma, PPP melihat konvensi capres yang pernah ada sebelumnya. Di antara rujukan itu adalah konvensi di Amerika Serikat atau konvensi Partai Golkar di tataran domestik.

Suryadharma mengakui konvensi Partai Golkar memang terbukti menaikkan elektabilitas partai itu. Dilihat dari sisi itu, kalaupun PPP akan menggelar konvensi, mekanisme yang tepat masih akan ditimbang-timbang. "PPP konvensi seperti apa? Kalau digelar apakah untuk internal atau eksternal. Kalau internal banyak yang bilang enggak ada gunanya," imbuh dia.

Sejauh ini, partai peserta Pemilu 2014 yang sudah menyatakan akan menggelar konvensi adalah Partai Demokrat. Partai itu rencananya menggelar konvensi secara terbuka dengan mengundang bakal calon presiden dari internal maupun eksternal Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

    BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

    Nasional
    Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

    Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

    GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

    Nasional
    Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

    Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

    Nasional
    Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

    Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

    Nasional
    Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

    Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

    Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

    Nasional
    5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

    5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

    Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

    Nasional
    Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

    PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

    Nasional
    Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

    Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

    DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

    Nasional
    Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

    Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

    Nasional
    Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

    Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com