Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hindari Monopoli, Konvensi Demokrat Harus Dilembagakan

Kompas.com - 02/07/2013, 21:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menggulirkan ide untuk melembagakan konvensi calon presiden yang digawangi partainya. Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar penjaringan capres tak dimonopoli oleh ketua umum.

"Justru menurut saya (konvensi) harus dilembagakan. Jadi ketua umum tidak memonopoli Capres. Karena kebiasaan di Indonesia, kalau jadi ketum (ketua umum) itu pasti ingin jadi capres," kata Hayono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Namun begitu, Hayono tetap menjamin bahwa mekanisme konvensi tetap digelar semi terbuka. Semua tokoh baik kader ataupun nonkader dapat mengikuti konvensi asalkan memenuhi kriteria dan lolos seleksi komite konvensi.

Saat ditanya mengenai pengangkatan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhie Wibowo menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono enggan berkomentar banyak. Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan figur ketokohan yang dimilikinya.

"Di konvensi semua sama, tidak ada pelayanan istmewa kepada siapapun," ujarnya.

Seperti diketahui, konvensi merupakan strategi Partai Demokrat untuk menjaring capres di 2014. Sederat nama mengemuka dan dikaitkan dengan konvensi tersebut. Nama-nama itu, antara lain, Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie, serta Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Pendaftaran peserta konvensi calon presiden akan dimulai Agustus 2013 mendatang. Saat ini, beberapa persiapan tengah dimatangkan. Komite konvensi dan panitia seleksi akan dibentuk pada Juli 2013. Pada pertengahan Agustus, proses konvensi sudah berjalan dan para pendaftar konvensi mulai diseleksi.

Partai Demokrat akan menetapkan kriteria tertentu untuk menjaring setidaknya 15 calon. Setelah itu, akan ada tahapan kampanye ke daerah-daerah dan dilanjutkan dengan survei sebelum akhirnya resmi diusung menjadi capres dari Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

    Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

    Nasional
    Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

    Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

    Nasional
    Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

    Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

    Nasional
    Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

    Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

    Nasional
    Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

    Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

    Nasional
    AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

    AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

    Nasional
    MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

    MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

    Nasional
    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Nasional
    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Nasional
    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Nasional
    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    Nasional
    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Nasional
    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Nasional
    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com