Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pramono Edhie Disiapkan Jadi Pemimpin

Kompas.com - 01/07/2013, 17:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Bergabungnya Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo dengan Partai Demokrat dinilai untuk kepentingan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono, baik sebagai pemimpin Partai Demokrat maupun pemimpin negara. Pramono diduga akan meneruskan kepemimpinan SBY.

"Bisa jadi SBY dan keluarga Cikeas punya agenda lain, menyiapkan pengganti beliau (SBY) sebagai pimpinan yang akan datang," kata peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris di Jakarta, Senin ( 1/7/2013 ).

Syamsuddin mengatakan, Pramono bisa menjadi Ketua Umum Demokrat selanjutnya. Adik Ani Yudhoyono itu juga dinilai bisa dicalonkan sebagai presiden 2014 oleh Demokrat melalui mekanisme konvensi.

Syamsuddin menambahkan, pengusungan Pramono sebagai capres sangat bisa terjadi jika melihat konvensi yang setengah hati. Pasalnya, dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat, penetapan capres-cawapres tetap di tangan Majelis Tinggi yang diketuai SBY.

"Makanya AD/ART mesti dirubah dulu. Apa gunanya konvensi kalau ditentukan oleh Majelis Tinggi? Di atas konvensi ada konstitusi partai," kata Haris.

Seperti diberitakan, Pramono akhirnya bergabung dengan Demokrat setelah mengaku belum ingin terjun ke dunia politik. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu langsung mendapat posisi Anggota Dewan Pembina.

Para petinggi Demokrat menyebut semua tokoh, baik internal maupun eksternal yang maju dalam konvensi akan diperlakukan sama. Rakyat akan dilibatkan dalam penentuan calon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Nasional
    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Nasional
    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com