Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Syiah Sampang Berharap Ditemui Presiden Sebelum Ramadhan

Kompas.com - 01/07/2013, 12:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sepuluh warga Syiah asal Sampang, Jawa Timur, berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mau menemui mereka sebelum bulan suci Ramadhan. Sejak dua pekan lalu, mereka tiba di Jakarta, setelah bersepeda selama 16 hari untuk bertemu Kepala Negara.

"Bagaimana Pak Presiden bisa menemui kami, mudah-mudahan sebelum bulan Ramadhan, dan bisa memulangkan kami ke kampung halaman," kata Muhammad Rosid, perwakilan warga Syiah, Sampang, saat ditemui di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta, Senin (1/7/2013).

Rosid menjelaskan, kedatangan 10 warga Syiah ke Jakarta adalah untuk menagih janji Presiden SBY tentang jaminan kehidupan toleran di seluruh penjuru Tanah Air. Ia meminta Presiden menjamin hak kebebasan memeluk keyakinan karena dilindungi oleh undang-undang.

Selain itu, Rosid dan teman-temannya juga akan menceritakan tentang kehidupan pengungsi yang sekitar 10 bulan ini mendiami gelanggang olahraga (GOR) Sampang. Dia berjanji tak akan menuntut hal lain selain yang disebutkannya.

"Karena semua hidup di bawah kebhinekaan. Jadi bagaimana Pak SBY bisa melindungi hak dan surat berharga kita yang terbakar," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Albert Hasibuan, menggelar pertemuan dengan 10 warga Sampang, Madura, penganut Syiah di Gedung Wantimpres, Jakarta. Pertemuan digelar tertutup serta melibatkan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) sebagai pendamping warga Syiah.

Dari informasi yang diperoleh, pertemuan itu diadakan untuk mencari tahu alasan mengapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum bisa menyelesaikan kasus kerusuhan di Sampang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com