Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harus Pastikan Data Penerima BLSM Akurat

Kompas.com - 28/06/2013, 09:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifudin Suding menilai, pemerintah hanya mengambil jalan pintas dengan menggulirkan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ia mengatakan, BLSM berjalan tanpa diikuti dengan data terbaru penerima. BLSM diberikan kepada 15,5 juta masyarakat yang terkena dampak langsung dari naiknya harga BBM bersubsidi.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufry mengatakan, sumber data yang digunakan untuk pendistribusian BLSM merupakan data tahun 2011. Alasan pemerintah ialah untuk mempermudah dan tidak repot dalam penyalurannya.

"Saya kira begitulah cara kerja pemerintah kita saat ini, mengambil jalan pintasnya saja tanpa memikirkan dampak atau implikasi atas kebijakan apa yang akan diambil," kata Suding saat dihubungi, Jumat (28/6/2013) pagi.

Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan, pemberian BLSM perlu mendapat sorotan karena kenaikan harga BBM berimplikasi pada daya beli masyarakat dan potensial meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Ia mendesak pemerintah menyalurkan BLSM menggunakan data akurat agar pembagiannya tepat sasaran. Pemerintah juga dinilai tidak transparan dengan data keluarga penerima bantuan Rp 150.000 per bulan tersebut.

Suding khawatir penyaluran BLSM tidak tepat sasaran dan tak ada waktu untuk mengevaluasi mengingat diberikan hanya dalam waktu 4 bulan.

"Apakah tepat sasaran? Bagaimana mengidentifikasi penerima ini? Kan tidak jelas, tidak transparan. Akan kami soroti, pasti itu," ujarnya.

Pembagian BLSM dilakukan di kantor pos menggunakan Kartu Penjamin Sosial (KPS). Kartu tersebut telah mulai dibagi pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebelum harga BBM bersubsidi resmi naik pada 22 Juni pekan lalu.

Sampai saat ini, KPS telah diberikan lebih dari setengah jumlah penerima di seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menargetkan pembagian KPS selesai pada 1 Juli mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Nasional
    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Nasional
    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    Nasional
    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Nasional
    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Nasional
    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Nasional
    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

    Nasional
    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com