Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: SBY Tergesa-gesa Minta Maaf ke Singapura dan Malaysia

Kompas.com - 25/06/2013, 14:08 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tergesa-gesa meminta maaf kepada negara tetangga yang menerima kiriman asap dari kebakaran perkebunan di Riau. Menurutnya, perlu dipastikan penyebab dari kebakaran itu sebelum memutuskan mengajukan maaf secara terbuka.

"Dengan meminta maaf tidak membuka pemahaman baru, malah dapat dinilai kurangnya pengawasan di Indonesia yang mengatasi kebakaran tidak serius," kata Tjahjo di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Anggota Komisi I DPR ini mengungkapkan penyesalannya dari peristiwa kebakaran yang akhirnya mengganggu Singapura dan Malaysia. Ia pun menyoroti kinerja para pembantu Presiden yang kurang cepat memadamkan ratusan titik api.

Tjahjo menganggap perlunya tim terpadu gabungan Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk menyelesaikan serta memastikan penyebab kebakaran dan pihak atau perusahaan yang harus ikut bertanggung jawab. Hal itu dianggap lebih efektif ketimbang hanya sekadar meminta maaf yang akhirnya menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan kelalaian.

"Kalau saya punya rumah tangga dan mengganggu sah-sah saja (minta maaf). Hanya, bukan minta maafnya, tapi masalahnya kenapa? Ini memang dilematis bagi Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atas nama Pemerintah Indonesia, meminta maaf kepada negara-negara yang terkena imbas atas asap Riau. Negara yang saat ini turut terkena imbas asap akibat kebakaran lahan tersebut adalah Malaysia dan Singapura.

Menurut Kepala Negara, Indonesia tidak memiliki niat atas bencana asap ini. Pemerintah Indonesia, kata Presiden, akan fokus mengatasi masalah tersebut.

Hingga Minggu (23/6/2013), terpantau masih ada 154 titik api di lokasi kebakaran lahan di Riau. Hal itu diungkapkan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Senin (24/6/2013) di Jakarta.

Berdasarkan pantauan satelit NOAA18, di Riau terdapat 154 titik api (hotspot) tersebar di Kabupaten Rokan Hilir (40 titik), Kabupaten Pelalawan (35 titik), Kabupaten Siak (18 titik), Kabupaten Bengkalis (14 titik), Kabupaten Kampar (12 titik), dan 12 titik di Taman Nasional Tesso Nilo Riau. Jumlah hotspot fluktuatif. Jika pada tanggal 18 Juni terdapat 148 titik, pada 19 Juni 2013, ada 141 titik, lalu 20 Juni 2013 ada 40 titik.

Setelah itu, berurutan, pada 21 Juni 2013, ada 13 titik dan 22 Juni 2013 ada 92 titik. Luas lahan gambut di Riau sekitar 3,9 juta hektar yang telah banyak beralih fungsi menjadi perkebunan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

    Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

    Nasional
    Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

    Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

    Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

    Nasional
    5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

    5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

    Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

    Nasional
    Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

    PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

    Nasional
    Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

    Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

    DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

    Nasional
    Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

    Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

    Nasional
    Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

    Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

    Nasional
    Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

    Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

    Nasional
    Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

    Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

    Nasional
    Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

    Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

    Nasional
    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com