Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Dukung SBY Minta Maaf ke Singapura dan Malaysia

Kompas.com - 25/06/2013, 13:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar, Siswono Yudhohusodo, menilai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia terkait kebakaran hutan adalah langkah yang tepat. Pasalnya, Indonesia dianggap tetap bertanggung jawab menjaga dan melindungi kekayaan alamnya sehingga tidak merugikan negara lain.

"Kalau permintaan maaf itu sudah tepat karena bagaimanapun juga tanggung jawab penjaga lingkungan di Indonesia ya kita sendiri, apalagi ini sudah merugikan negara tetangga," ujar Siswono di Kompleks Parlemen, Selasa (25/6/2013).

Siswono bahkan menyebutkan, jika ternyata ada perusahaan luar negeri yang terlibat dalam pembakaran, Indonesia tetap harus bertanggung jawab. Namun, Siswono mengingatkan agar pejabat pemerintah tidak asal berbicara soal tudingan penyebab kebakaran. Hal ini menyusul adanya pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya yang menyebut ada delapan perusahaan perkebunan yang terlibat pembakaran hutan untuk perluasan lahan.

"Bagi seorang pejabat pemerintah, begitu menyatakan siapa pelaku pembakaran itu memang tidak boleh sembarangan. Tidak bisa melempar begitu saja. Harus nyatakan nama perusahaan, lokasinya, dan sebagainya mungkin ini maksud Presiden (menegur)," kata Siswono.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menyampaikan permintaan maaf kepada Singapura dan Malaysia menyusul serbuan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau.

"Saya selaku Presiden RI meminta maaf dan meminta pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan di Malaysia," kata Yudhoyono kemarin.

Presiden juga meminta agar seluruh pejabat negara tidak memberikan pernyataan semestinya. Ia memberi contoh pernyataan sejumlah pejabat terkait adanya perusahaan Malaysia dan Singapura yang melakukan pembakaran di Riau.

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyebut ada delapan perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan. Penyelidik dari Kementerian Lingkungan Hidup tengah melakukan penyelidikan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Nasional
    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com