Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta Klaim Penyaluran BLSM Baik

Kompas.com - 24/06/2013, 13:31 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah berharap penyaluran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dipercepat oleh PT Pos Indonesia. Pemerintah ingin agar penyaluran seluruh KPS yang berjumlah sekitar 15,5 juta sudah rampung pada 1 Juli 2013.

"Kami inginkan PT Pos cepat menyalurkan kartu-kartu yang sebagian harus disalurkan. Pada 1 Juli diharapkan seluruh kabupaten/kota se-Indonesia sudah tersalurkan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Hatta mengatakan, dari laporan yang dia terima, penyaluran KPS sampai pencairan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di 14 kota besar berjalan lancar. Kondisi itu, kata dia, lebih baik ketimbang program bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2005 dan 2008.

Dengan KPS, Hatta yakin tingkat penyimpangan akan lebih kecil dibanding program BLT. Pasalnya, dalam KPS terekam data pemilik. Adapun BLT hanya berupa kupon sehingga bisa dijual.

"Kalau sekarang, kalaupun tidak tepat sasaran, itu kecil sekali. Sekarang juga jauh lebih tertib karena diberi tahu jamnya (pencairan). Jadi, so far so good. Kita harapkan semuanya bisa lancar," kata Hatta.

Seperti diberitakan, sekitar 15,5 juta keluarga sasaran akan mendapat dana BLSM Rp 600.000 untuk empat bulan setelah kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. BLSM diambil dalam dua tahap di kantor pos.

Mereka yang terdata mendapat BLSM juga bisa diubah jika ternyata tidak berhak. Perubahan dilakukan dalam musyawarah desa atau kelurahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com