Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Sikut-sikutan di Partai Sudah Biasa

Kompas.com - 23/06/2013, 16:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Mahadi Sinambela melihat aksi saling sikut di internal partai sudah lazim terjadi. Sehingga, ia pun tak terkejut saat keluhan masyarakat yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) digunakan untuk menjatuhkan caleg dari satu partai.

"Itu hal yang biasa masa orang nggak bisa nyikut. Orang punya sikut kan. Wajar kalau buat politik orang cari keuntungan," ujar Mahadi dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Mahadi menuturkan, tahapan KPU yang menerima keluhan-keluhan masyarakat akan sosok caleg tidak akan menimbulkan masalah. Mahadi bahkan melihat hal tersebut bisa memberikan efek yang baik untuk menghasilkan caleg yang betul-betul bersih.

"Sepanjang orang itu kalau jadi caleg harus sudah bersih jejak rekamnya. Kalau tidak, ya coret saja jangan maju jadi caleg," tukas mantan Menteri Pemuda dan Olahraraga ini.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical mengingatkan kepada seluruh calon anggota legislatif Golkar untuk tetap solid. Pasalnya, dengan sistem Pemilu proporsional terbuka, akan terjadi persaingan, yang tak hanya dengan caleg parpol lain, namun juga sesama caleg Golkar.

"Terkadang persaingan di internal partai lebih seru daripada kompetisi antar partai. Saya ingin terus mengingatkan agar kita semua menjunjung kepentingan yang lebih besar, menjaga kehormatan partai, serta mengedepankan persahabatan di antara kita," kata Ical di Denpasar, Bali, kemarin.

Saat ini, KPU memang tengah membuka aduan masyarakat atas caleg-caleg yang masuk dalam DCS. Namun, keluhan itu ternyata tidak hanya datang dari masyarakat biasa, melainkan juga dari internal partai politik.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengaku banyak menerima laporan terkait kandidat caleg yang masuk dalam DCS yang berasal dari pengurus parpol. Namun, ia tidak menyebutkan internal partai mana saja yang melaporkan para caleg yang diduga bermasalah.

Menurut Hadar, laporan dari internal parpol ini menunjukkan fenomena perseteruan antarinternal dan antar partai. Lapodan paling banyak menyoal para caleg yang masih menjabat posisi tertentu seperti pegawai negeri sipil (PNS) dan kepala desa.

"Ada juga persoalan etika dan moral. Dia suka marah-marah di lingkungannya, pernah merobohkan gapura. Bahkan ada yang mengatakan caleg ini tidak pantas karena model panas," ucap Hadar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com