Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Klaim Sebar 7 Juta Kartu untuk BLSM

Kompas.com - 21/06/2013, 18:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengklaim telah mendistribusikan tujuh juta Kartu Penjamin Sosial (KPS) melalui PT Pos Indonesia. Pada akhir Juni, KPS akan menyentuh seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan, yakni sebanyak 15,5 juta.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah menjelaskan, kartu tersebut nantinya akan berguna untuk mencairkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan harga BBM rencananya diumumkan malam ini, Jumat 21 Juni 2013.

"Rencananya 30 Juni selesai (dibagikan), ada daerah-daerah terpencil, itu butuh waktu," kata Firmanzah seusai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Efektivitas BLSM di Daerah", di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Firman menuturkan, sampai saat ini ada 2.067 KPS yang dikembalikan karena calon penerima meninggal dunia, dan berpindah alamat. Menurutnya, pendistribusian KPS didasari data yang akurat dan mekanisme verifikasi data oleh petugas di lapangan.

Selain itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah Wakil Presiden Boediono juga memiliki data yang terus diperbarui dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan pemberiannya tepat sasaran. Data tersebut juga digunakan untuk pembagian beras miskin.

Pembagian KPS juga dijamin tak akan mundur karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta PT Pos Indonesia bekerja 24 jam.

"Tidak akan terjadi dimanfaatkan untuk politik. Januari 2014 sudah tidak ada lagi (BLSM)," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

    Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

    Nasional
    Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

    Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

    Nasional
    Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

    Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

    Nasional
    Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

    Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

    Nasional
    Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

    Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

    Nasional
    AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

    AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

    Nasional
    MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

    MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

    Nasional
    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Nasional
    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Nasional
    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Nasional
    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    Nasional
    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Nasional
    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Nasional
    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com