Asap di Singapura, Indonesia Tidak Akan Minta Maaf

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan permintaan maaf kepada Pemerintah Singapura atas kabut asap yang saat ini melanda negeri jiran tersebut. Namun, pemerintah saat ini sedang berupaya mencari solusi atas masalah tersebut.

"Tidak, tidak ada permintaan maaf. Saya kira pihak Singapura mengetahui bahwa ini kan bertahun-tahun kondisinya terus membaik. Upaya Indonesia juga telah membuahkan hasil," kata Marty saat ditemui di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Marty menambahkan, Pemerintah Indonesia dan Singapura pun sudah melakukan upaya kemitraan untuk mengatasi masalah asap tersebut. Pihak Indonesia dan Singapura pun juga telah berkomunikasi untuk berbagai informasi, terutama perkembangan terakhir kondisi asap di Singapura dan sekitarnya.

"Sebab, kami sudah bergerak dan berupaya untuk mengatasi bencana ini," tambahnya.

Marty juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Singapura pun akan mengirim Menteri Lingkungan Hidupnya untuk berkunjung ke Jakarta. Rencananya, perwakilan dari Singapura tersebut akan bertemu mitranya, Menteri Lingkungan Hidup dari Indonesia, dan akan berkomunikasi lebih lanjut mengatasi hal ini.

Di sisi lain, Presiden pun sudah menginstruksikan untuk segera menangani masalah ini dan bekerja sama dengan lembaga terkait agar masalah asap ini lekas selesai. "Intinya upaya optimal mengatasi permasalahan utamanya kebakaran yang menyebabkan asap tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, terkait protes dari Singapura, Menkokesra Agung Laksono dalam rapat koordinasi penanganan bencana tersebut mengatakan, Singapura jangan seperti anak-anak. Ini bukan Indonesia yang mau, tetapi atas pengaruh alam.

Sebelumnya, Hadi Daryanto, seorang pejabat Kementerian Kehutanan Indonesia, mengatakan, teknik pembalakan dan pembakaran digunakan di lahan yang murah sebagai metode pembersihan dan itu tidak hanya digunakan oleh petani lokal, tetapi juga karyawan perusahaan minyak sawit, termasuk yang dimiliki oleh pengusaha Singapura dan Malaysia.

"Kami mengharapkan Pemerintah Malaysia dan Singapura juga memberi tahu pengusaha mereka untuk mengadopsi kebijakan layak sehingga kita bisa mengatasi masalah ini bersama," tambah Hadi.