Anggaran Bawaslu Dipotong Rp 75 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu rupanya tidak luput menjadi "korban" pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah. Pasalnya, anggaran sebesar Rp 850 miliar yang telah disahkan di dalam APBN 2013 beberapa waktu lalu, harus dipotong Rp 75 miliar untuk alokasi subsidi BBM.

Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, menjelaskan, ketika pengajuan anggaran pada APBN 2013 lalu, saat itu Bawaslu mengajukan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Namun ternyata, hanya Rp 850 miliar saja anggaran yang disetujui oleh Badan Anggaran DPR.

"Anggaran yang disahkan Rp 850 miliar, tetapi kemarin dipotong Rp 75 miliar untuk penghematan BBM," kata Nelson saat ditemui di Kantor Bawaslu, Rabu (19/6/2013).

Padahal, kata Nelson, besarnya anggaran yang diajukan oleh Bawaslu tersebut telah diperhitungkan untuk membiayai seluruh biaya operasional dan honor Panwascam dan PPL. Dengan disahkannya anggaran sebesar Rp 850 miliar, maka Bawaslu hanya dapat membayar honor Panwascam untuk masa kerja selama dua bulan. Akan tetapi, lanjut Nelson, hal itu dengan catatan PPL tidak dibentuk terlebih dahulu.

"Akan sangat repot kalau mereka (Panwascam) kita berhentikan dulu, baru nanti diaktifkan kalau Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah diterbitkan. Karena bagaimana mencari orang yang seperti itu? Apalagi untuk PPL sendiri sampai sekarang belum dibentuk karena belum ada dana," katanya.

Sementara itu, untuk menyiasati terbatasnya anggaran dana yang ada, Nelson mengatakan, Bawaslu akan mengurangi jumlah PPL yang akan dibentuk. Bawaslu mengurangi jumlah PPL dari 5 orang menjadi 3 orang di setiap desa.

"PPL itu tugasnya penting, mulai dari pemutakhiran data pemilu hingga DPT. Karena mereka itulah yang terjun langsung di lapangan," terangnya.