Warga Syiah Sampang Tagih Janji Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Syiah di Sampang, Madura, menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menyelesaikan masalah intoleransi di Indonesia. Mereka mendesak pemerintah segera dikembalikan ke kampung halaman di Desa Bluurandi, Kecamatan Karang Penang, Sampang.

Untuk menagih janji Presiden itu, 10 warga Syiah bersepeda dari tempat pengungsian di gelanggang olahraga di Sampang hingga depan Istana Presiden, Jakarta. Mereka menggenjot sepeda tua mulai 1 Juni hingga Minggu (16/6/2013) siang.

Aktivis Kontras Yati Andriyani mengatakan, pascapidato SBY saat menerima penghargaan World Statesman Award dari organisasi Appeal of Conscience Foundation (ACF), belum ada tindakan konkret dalam penyelesaian sejumlah kasus intoleransi, salah satunya terhadap warga Syiah di Sampang.

"Itu artinya SBY hanya mementingkan pencitraan. Tapi dia lupa apa yang harus dilakukan untuk kita," kata Yati saat mendampingi 10 warga Syiah.

Yati mengaku miris ketika melihat kondisi warga Syiah di pengungsian. Anak-anak dibiarkan tidak mendapat pendidikan. Kaum ibu pun tidak diberi kegiatan. "Mereka tidak tahu harus berbuat apa di tempat yang sangat tidak layak," kata Yati.

Ahmad Rosid (24), salah satu warga Sampang yang ikut bersepeda mengatakan, pihaknya ingin kembali ke kampung sebelum bulan Ramadhan. Jika tidak diizinkan pemerintah, ia dan keluarganya akan tetap pulang lantaran ingin berpuasa serta berlebaran di rumah sendiri.

Harapan sama disampaikan Bujadin (40). Ia menolak tawaran relokasi lantaran sudah puluhan tahun tinggal di kampung halamannya. Bujadin mengaku bingung menjawab setiap ditanya lima anaknya dan istrinya kapan bisa kembali ke rumah.

"Anak istri saya terus minta pulang. Mau pulang bagaimana. Makanya saya ke sini mau ketemu bapak Presiden. Saya mau minta bisa pulang. Saya warga Indonesia juga," kata Bujadin dengan mata berkaca-kaca.

Fatkhulkhoir dari Kontras Surabaya mengatakan, sejak diungsikan Agustus 2012 , tidak ada tindaklanjut dari pemerintah daerah untuk mengembalikan mereka. Pemkab Sampang, kata dia, juga tidak peduli terhadap para korban di pengungsian.

Sejak Mei 2013 , bantuan dari Pemkab Sampang dihentikan. Setelah itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan Rp 750.000 setiap keluar per bulan. "Bupatinya itu nengok saja enggak pernah. Padahal kantornya dekat sekali sama GOR," kata Fatkhulkhoir.

Rencananya, para warga Sampang yang datang ke Jakarta ingin bertemu Presiden. Mereka mengaku akan tetap berada di Jakarta sampai bisa bertemu Presiden dan diizinkan kembali ke rumah.

Seperti diberitakan, ketika menerima penghargaan di New York, Amerika Serikat pada akhir Mei 2013 , Presiden mengatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalah konflik komunal di Indonesia. Menurut Presiden, pemerintah tidak akan menoleransi tindakan kekerasan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama.

"Kami juga tidak akan membiarkan penodaan tempat ibadah agama apapun untuk alasan apapun. Kami juga akan melindungi minoritas dan memastikan tidak ada yang mengalami diskriminasi. Kami juga akan memastikan siapa pun yang melanggar hak yang dimiliki kelompok lain akan menghadapi proses hukum," kata Presiden.