Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/06/2013, 20:36 WIB

KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengintruksikan kepada seluruh kadernya untuk memasang spanduk atau baliho yang berisi penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu dikatakan Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, Minggu (16/6/2013).

"Ini merupakan intruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri, agar seluruh kader mulai dari tingkat ranting hingga pusat dan calon legislatif memasang spanduk atau baliho menolak kenaikan harga BBM," kata Ribka, seperti dikutip Antara.

Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tidak tepat. Dampak kenaikan harga akan dirasakan oleh masyarakat golongan menengah ke bawah. Selain itu, katanya. kebijakan mengganti subsidi dengan bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM syarat dengan muatan politik menjelang Pemilihan Legislatif 2014 mendatang.

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah melihat kesulitan rakyat. Apalagi kenaikan harga BBM ditetapkan menjelang Ramadhan dan di saat yang bersamaan dengan kenaikan jenjang pendidikan.

"Kami pun akan berjuang di legislatif. Namun jika gagal, maka kami akan melakukan aksi bersama rakyat bukan lagi menolak tetapi menggagalkan kenaikan harga BBM dengan jumlah massa yang tidak akan terhitung jumlahnya," kata Ribka, yang juga Ketua Komisi IX DPR.

Ribka menambahkan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM tidak akan menjadi solusi untuk mengantisipasi membengkaknya subsidi untuk masyarakat. Menurutnya, BLSM yang akan disalurkan sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM, dananya pun bukan dari pemotongan subsidi BBM tersebut. Akan tetapi, berasal dari dana pinjaman luar negeri.

"Maka dari itu, kami pun berharap pemerintah mengerti dan mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menolak rencana kenaikan harga BBM ini," kata Ribka.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

    RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

    Nasional
    Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

    Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

    Nasional
    Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

    Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

    Nasional
    Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

    Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

    Nasional
    Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

    Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

    Nasional
    Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

    Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

    Nasional
    KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

    KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

    Nasional
    Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

    Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

    Nasional
    Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

    Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

    Nasional
    Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

    Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

    Nasional
    RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

    RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

    Nasional
    Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

    Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

    Nasional
    Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

    Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

    Nasional
    Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

    Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

    Nasional
    Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

    Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com