Demokrat Intensifkan Komunikasi dengan Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat melakukan komunikasi intensif dengan fraksi partai lain yang tergabung dalam barisan koalisi menjelang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang agendanya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013.

Draf RAPBN P tersebut, salah satunya memuat opsi kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Jelas komunikasi kami jelang pengesahan memang lebih intensif. Pak SBY kan juga sudah beberapa kali buat pertemuan dengan Setgab (sekretaris gabungan koalisi), di luar itu, fraksi juga melakukan komunikasi meski sifatnya tidak resmi," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa di Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Saan juga optimistis tidak ada hal yang luar biasa dalam rapat paripurna yang berlangsung Senin (17/6/2013) nanti. Menurutnya, koalisi akan solid satu suara mendukung kenaikan harga BBM beserta opsi kompensasinya. "Insya Allah solid, kita satu suara. Semua anggota juga, kita sudah minta untuk datang rapat paripurna kalau sampai ada interupsi," ucap Saan.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini pun meyakini kalau Partai Golkar akan satu suara dengan koalisi meskipun sebelumnya Golkar pernah bersebrangan dengan koalisi mengenai kenaikan harga BBM.

"Kami yakin Golkar bersama koalisi. Ketumnya (ketua umumnya) sendiri kan yang menyatakan mendukung, jadi kami yakinlah Golkar suaranya tidak akan pecah," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR akan mengesahkan rancangan Undang-Undang APBN-P 2013 pada Senin (17/6/2013) dalam forum rapat paripurna.

Di dalam draft RUU itu terdapat komponen dana kompensasi kenaikan harga BBM salah satunya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Pengesahan dana BLSM yang terakhir disetujui Banggar sebesar Rp 9,32 triliun ini diperkirakan akan berlangsung alot.

Pasalnya, Fraksi PDI Perjuangan menolak dana ini. Sementara Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN sepakat. Sementara Fraksi PKB, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra tidak hadir dalam rapat pembahasan BLSM di Banggar sehingga dianggap setuju.