Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat : PKS Permainkan Ketidaktegasan SBY

Kompas.com - 15/06/2013, 15:50 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai telah mempertontonkan etika politik yang tidak baik dengan tetap berada di barisan koalisi namun menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi keputusan Pemerintah.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Mercubuana Heri Budianto menilai PKS lebih baik secara jantan mengundurkan diri dari Sekretaris Gabungan Koalisi. Menurutnya, PKS telah melanggar aturan main Setgab.

"Yang kedua, saya kira cukup permainan politik yang dimainkan PKS. PKS mampu melakukan sebuah perubahan arus isu di wacana publik, dari isu sapi ke isu BBM," ujar Heri di Jakarta, Sabtu (15/6/2013).

Heri menilai, PKS akan membahayakan dirinya sendiri jika tidak keluar dari koalisi. Sikap PKS yang seolah bermain di dua kaki ini, katanya, dapat memunculkan persepsi negatif masyarakat. "Seharusnya hari ini, secara gentlemen PKS tidak perlu lagi menunggu sikap SBY agar keluar dari koalisi karena SBY tidak akan mengambil sikap tegas," tambahnya.

Heri juga menilai PKS sengaja mempermainkan ketidaktegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggapnya tidak akan berani mengambil risiko mendepak PKS dari koalisi. "Saya pahami, PKS tahu betul sikap SBY yang tidak tegas dalam bersikap sehingga itu dimainkan PKS. SBY tidak akan mengambil tindakan tegas karena muatan politisnya terlalu tinggi," ucapnya.

Heri menduga SBY tidak mendepak tiga menteri PKS dari susunan kabinet karena mempertimbangkan kalau langkah itu justru akan menguntungkan PKS. Dengan dikeluarkan dari Koalisi, menurutnya, PKS akan tampak terzalimi sehingga dapat menuai simpati publik terhadap partai berbendera putih itu.

"Saya yakin PKS itu mempunyai hitung-hitungan politik. Ketidak tegasan SBY sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Setgab itu yang dimainkan PKS," tuturnya.

Heri menambahkan, PKS sedianya keluar dari Koalisi jika ingin tetap mendapatkan dukungan masyarakat. "Lalu delapan bulan menjelang Pemilu menjadi partai oposisi, daripada bermain di dua kaki. Saya kira berkah tsunami piolitiknya jauh lebih besar daripada bermain di dua kaki," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

    Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

    Nasional
    Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

    Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

    Nasional
    Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

    Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

    Nasional
    Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

    Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

    Nasional
    Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

    Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

    Nasional
    AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

    AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

    Nasional
    MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

    MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

    Nasional
    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Nasional
    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Nasional
    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Nasional
    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    Nasional
    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Nasional
    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Nasional
    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com