Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Lempar Bola Panas ke Bawaslu

Kompas.com - 14/06/2013, 16:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyerahkan nasib lima partai politik ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dianggap sebagai sebuah bola panas. Pasalnya, KPU menyerahkan semua kelanjutan nasib 87 caleg yang dicoret kepada Bawaslu.

"KPU menolak caleg partai politik. Bola panas dilempar ke sini. Katanya terserah Bawaslu," kata Ketua Bawaslu, Muhammad, saat ditemui di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Meski demikian, Muhammad menilai, langkah KPU yang menyerahkan kasus tersebut ke Bawaslu dianggap sudah tepat. Bawaslu mengatakan akan memberikan rekomendasi apakah caleg yang telah dicoret dapat masuk kembali ke daftar calon sementara (DCS). Hal itu, menurut Muhammad, sudah sesuai dengan aturan UU.

"Kami melihat dan menghargai komitmen KPU itu. Kalau (Bawaslu) memberikan catatan, akan diubah," katanya.

Sampai hari ini, dari lima parpol yang kehilangan seluruh calegnya dari sejumlah dapil. Baru tiga parpol di antaranya yang mengadu ke Bawaslu. Ketiga parpol itu ialah PAN, PPP, dan Gerindra. Sementara PKPI dan Partai Hanura belum melaporkan kasus yang menimpanya ke Bawaslu. Bawaslu memberikan waktu satu minggu, terhitung sejak DCS dipublikasikan KPU, Kamis (13/6/2013). Jika lewat dari batas tersebut, kedua parpol itu dianggap menerima keputusan KPU.

Seperti diketahui, KPU mencoret lima parpol yang kedapatan tidak dapat memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dapil. Kelima partai itu ialah PPP (Dapil Jawa Barat II dan Jawa Tengah III), PAN (Dapil Sumatera Barat I), Gerindra (Dapil Jawa Barat IX), PKPI (Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI dan NTT I), dan Hanura (Dapil Jawa Barat II).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    Nasional
    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Nasional
    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Nasional
    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Nasional
    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    Nasional
    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com