Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuota Haji Dikurangi, Kemenag Harus Lobi Arab

Kompas.com - 13/06/2013, 21:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VIII DPR, Raihan Iskandar, mendesak pemerintah untuk melakukan lobi dengan pemerintah Arab Saudi terkait pemangkasan kuota jemaah haji Indonesia sebesar 20 persen. Lobi ini merupakan bentuk perjuangan pemerintah terhadap calon jemaah haji sekaligus menutup potensi pengendapan biaya yang telanjur dilunasi.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa kuota haji seharusnya sesuai dengan rasio kuota haji, yaitu 1 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Bila merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, kuota haji Indonesia seharusnya sekitar 237.000 jiwa karena jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai sekitar 237 juta jiwa. Akan tetapi, faktanya Indonesia hanya mendapat kuota sebesar 211.000 jiwa di 2013. Jumlah tersebut akan menyusut sekitar 42.000 jiwa bila nantinya jadi dipangkas 20 persen sesuai imbauan dari Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi.

"Dikurangi 20 persen, berarti hanya 168.800 yang dapat berangkat haji," kata Raihan dalam pernyataan tertulis, Kamis (13/6/2013).

Hingga 12 Juni 2013, kata Raihan, sebanyak 185.000 orang telah melunasi biaya ibadah haji. Dengan begitu, ada sekitar 16.200 orang yang sudah melunasi kewajiban, tetapi terancam tidak bisa berangkat haji tahun ini. Jika diasumsikan rata-rata biaya haji Rp 32 juta per jiwa, ada sekitar Rp 518 miliar total dana haji yang terancam mengendap. Karena itu, Raihan mendesak pemerintah untuk melobi Pemerintah Arab Saudi agar tidak mengurangi kuota haji Indonesia.

"Jika akhirnya pengurangan tetap dilakukan, perlu dibentuk tim investigasi untuk mengawasi dana yang terancam mengendap tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota jemaah haji 2013 sebanyak 20 persen. Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, kebijakan ini juga berlaku untuk jemaah haji dari seluruh dunia. Pengurangan ini berkaitan keterlambatan rehabilitasi Masjidil Haram.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com