JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, yang juga menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, enggan berkomentar mengenai kemungkinan Partai Keadilan Sejahtera didepak dari koalisi. Menurut Hatta, mengenai keberadaan PKS dalam koalisi, merupakan hak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bicara.
“Enggak begitu, semua itu harus di.. nantilah, itu Pak Presiden lah,” kata Hatta di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, saat memenuhi undangan pemaparan mengenai gas dan pupuk, Kamis (14/6/2013).
Hatta ditanya apakah benar ada pertimbangan Sekretariat Gabungan Koalisi untuk mendepak PKS.
Lebih jauh, Hatta menegaskan, sejauh ini PKS masih tergabung dalam Setgab. “PKS belum keluar, terlalu spekulatif. Masih di Setgab, masih sama-sama di koalisi,” ucap Hatta.
Mengenai ketidakhadiran PKS dalam rapat dengan partai koalisi pemerintahan yang digelar Selasa (11/6/2013) malam, Hatta membantah kalau PKS tidak diundang.
Menurutnya, PKS tidak hadir dalam rapat tersebut dengan alasan ada rapat internal partai di hari yang sama. ”Ya kebetulan izinnya karena ada rapat internal PKS,” ucapnya.
Seperti diketahui, dalam dua pekan terakhir, isu keretakan rumah tangga Setgab Koalisi kembali mencuat. Partai Keadilan Sejahtera, salah satu partai koalisi pendukung pemerintah, membuat geram mitranya. Sikap PKS menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap tak konsisten. Pasalnya, PKS sempat menyatakan persetujuan atas kebijakan baru soal BBM tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.