Pengamat: PKS Memang Menunggu untuk Dikeluarkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski berbeda pendapat dengan koalisi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap bertahan dan memilih untuk tidak keluar dari koalisi. Pengamat politik Gun Gun Heryanto mengatakan, PKS dapat melakukan pencitraan jika dikeluarkan dari koalisi. PKS memang menunggu untuk dikeluarkan.

"Saya kira PKS memang menunggu dikeluarkan. Karena kalau dikeluarkan, dia akan mengapitalisasi isu dikeluarkan untuk pencitraan politik mereka. PKS bisa menjadikan isu tersebut untuk membangun soliditas internal," kata Gun Gun saat dihubungi, Rabu (12/6/2013).

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Fahri Hamzah mengatakan, pihak Istana sudah memberi tahu secara lisan kepada kader PKS yang duduk sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II bahwa partainya akan didepak dari koalisi. Meski baru disampaikan secara lisan, Fahri meyakini bahwa informasi dari pihak Istana itu merupakan informasi yang valid dan serius.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS akan menggelar rapat untuk melaporkan pemberitahuan itu kepada Majelis Syuro. Namun, Fahri mangatakan, partainya tetap akan menunggu pernyataan resmi dari pihak Istana. Hal itu pun terlihat dengan tidak diundangnya PKS dalam rapat partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan, Selasa (11/6/2013) malam.

Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gun Gun menambahkan, sikap itu memang akan menguntungkan PKS jika berada di luar koalisi. PKS dapat konsisten untuk menolak kenaikan BBM dan membangun citra positif menjelang Pemilu 2014. Risikonya hanyalah tidak memiliki kekuasaan dalam pemerintahan.

"Jika dia ditalak tiga SBY, akan lebih memudahkan dia mengembangkan sikap kritis mereka terhadap pemerintahan daripada sikap ambigu seperti sekarang," katanya.

Seperti diketahui, dalam kontrak koalisi yang disepakati pada 15 Oktober 2009 disebutkan bahwa semua partai koalisi harus mendukung kebijakan pemerintah. Namun, jika ada anggota koalisi yang tidak sepakat, maka hal tersebut diatur dalam butir kelima yang berisi sebagai berikut.

"Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik. Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet."