Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tak Konsisten soal BBM, PKS Layak Dihukum?

Kompas.com - 12/06/2013, 08:27 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsistensi Partai Keadilan Sejahtera kembali diuji dalam menyikapi rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jika akhirnya PKS berubah sikap, partai pimpinan Anis Matta itu dinilai layak "dihukum" publik dalam pemilu 2014.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan, publik menjadikan berbagai spanduk berisi penolakan kenaikan harga BBM sebagai bukti otentik pilihan sikap PKS. Jika berubah sikap, PKS tak konsisten.

"Kenaikan BBM bukan persoalan enteng karena akan memengaruhi nasib jutaan rakyat Indonesia. Jika mereka bermain-main dengan wacana retoris, tentu partai ini memang layak dihukum di pemilu. Jika akhirnya mereka menjilat lidahnya sendiri dan sepakat mendukung dengan kebijakan yang sempat ditentangnya, publik akan menilai tidak konsistennya PKS," kata Gun Gun, kepada Kompas.com, Rabu (12/6/2013).

Hal itu dikatakan Gun Gun ketika dimintai tanggapan rencana Sidang Majelis Syuro PKS hari ini untuk memutuskan sikap terkait rencana kenaikan harga BBM. Sidang juga akan menyinggung keberadaan PKS di koalisi pemerintahan.

Gun Gun melihat, ada perpecahan di internal PKS dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM. Sejumlah elit DPP PKS lantang menentang rencana kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Sebaliknya, elit PKS yang berada di kabinet pemerintahan secara terbuka mengaku mendukung.

Gun Gun menambahkan, pemasangan spanduk oleh PKS tidak akan bermanfaat jika ternyata orientasinya hanya untuk pencitraan. PKS tidak boleh bersikap ganda, apalagi mempermainkan persepsi publik dengan strategi manipulasi psikologis.

"Ini bukan soal tepat tidaknya rencana kenaikan harga BBM, tapi lebih kepada pilihan sikap politik partai dan elit yang harus konsisten. Politik itu soal pilihan dan konsistensi atas sikap yang sudah diambil," kata Gun Gun.

Untuk kesekian kalinya, PKS kembali memilih bersikap berseberangan dengan koalisi. Sikap penolakan yang diutarakan sejumlah elite PKS tak senada dengan sikap kadernya yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Atas sikap PKS ini, sejumlah partai koalisi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan koalisi untuk mendisiplinkan partai tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

    Nasional
    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Nasional
    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com